BERITA.NEWS,Makassar– Badan Kepegawaian Daerah (BKD) membantah kebijakan vaksin booster bagi PNS jadi alasan lambatnya pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemprov April – Mei 2022.

Kepala BKD Sulsel, Imran menegaskan, bahwa keterlambatan tambahan penghasilan pegawai (TPP) Pemprov Sulsel karena membutuhkan penyesuaian sistem baru.

“Jadi keterlambatan pencairan TPP itu dikarenakan faktor adanya penyesuaian dengan sistem baru. Jadi ASN masih menyesuaikan dengan sistem yang baru,” katanya, Jum’at (17/6/2022).

Adapun perubahan sistem baru seperti perubahan aplikasi e-kinerja dalam penilaian sikap perilaku.

“Selain itu, adanya sistem baru, secara berkala, harus laporkan kinerja ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Laporan kinerja secara elektronik atau E-Lapkin,” jelasnya.

Mengenai syarat pemenuhan vaksin booster, kata Imran Jausi, bahwa itu bersifat imbauan.

“Sebagai Aparatur Sipil Negara, kita tentu wajib menjadi contoh bagi masyarakat. Pemerintah menghimbau warga untuk vaksin.

Namun itu tidak wajib, jika tidak bisa vaksin, bisa melampirkan surat keterangan dokter. Jadi tidak benar, jika karena vaksin itu TPP lambat cair, padahal itu karena sistem baru,” tuturnya.

“Jadi perlu penyesuaian dengan sistem baru. Karena ada keterlambatan pada proses penginputan dan verifikasi.

Sampai saat ini, sudah 19 OPD yang telah cair TPP April, dan sementara proses untuk TPP bulan Mei,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemprov Sulsel keluarkan kebijakan wajib vaksin booster bagi ASN, sebagai syarat pencairan TPP per 18 Mei 2022 lalu.

Setelah melakukan Vaksin Booster para pegawai harus menguploadnya ke aplikasi epinisi masing-masing pegawai.