Kata Sekjen, Sebanyak 154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar COVID-19

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Indra Iskandar. ANTARA/HO-Humas DPR/am.

BERITA.NEWS, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan berdasarkan data hingga Jumat (25/6) pagi, terdapat 154 orang yang bekerja di lingkungan DPR terpapar COVID-19.

“Data itu sebanyak 154 orang tersebut per hari ini. Data ini belum termasuk ASN ataupun anggota DPR yang menggunakan laboratorium pemeriksaan COVID-19 di luar lab yang difasilitasi Setjen DPR,” kata Indra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/6/2021).

Dia mengatakan jumlah tersebut terdiri dari 19 anggota DPR, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 36 orang, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 44 orang, Tenaga Ahli 23 orang, dan petugas kebersihan 32 orang.

Indra juga menjelaskan perkembangan terkini yaitu dari 19 anggota DPR yang terdata terpapar COVID-19, sebanyak 10 orang sudah dalam proses penyembuhan.

Baca Juga :  Wapres Sebut "Smart City" Selesaikan Tantangan Perkotaan

“Bahkan tadi pagi saya sudah bertemu dengan beberapa anggota DPR RI, kondisinya sudah sangat baik,” ujarnya.

Menurut dia, dari 36 orang PNS yang terpapar COVID-19 sebanyak dua orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu dia menjelaskan, dari 44 orang PPNPN terpapar COVID-19, sebanyak 8 orang sudah sembuh.

“Tenaga Ahli 23 orang dan petugas kebersihan masih 32 orang yang positif,” katanya.

Indra mengatakan, DPR RI masih mengacu pada aturan yang ada dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan Kompleks Parlemen salah satunya pembatasan jumlah kehadiran orang dalam rapat di tiap komisi.

Baca Juga :  Kementerian PUPR Bangun 25 Rumah Khusus di Sulut Senilai Rp3,2 Miliar

Namun menurut dia, sejauh ini ada dua komisi yang masih belum melakukan rapat-rapat yaitu Komisi VII dan Komisi VIII DPR.

“Namun saya tidak tahu apakah pekan depan sudah memulai rapat kembali, kami menunggu hasil evaluasi yang dilakukan Pimpinan Komisi VII dan Komisi VIII DPR,” ujarnya.

Dia menjelaskan bisa saja rapat dilakukan lebih minimalis meskipun rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR memutuskan maksimum kehadiran hanya 20 persen yaitu dua pimpinan rapat dan perwakilan fraksi-fraksi.

  • ANTARA