BERITA.NEWS, Makassar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) akan menerapkan sistem Pola Pengelolaannya Kedua (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Saat ini, ada 19 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Se-Sulsel akan diuji coba memakai sistem PPK BLUD tersebut. Mereka akan diberikan keleluasaan untuk mengelola sumber pendapatan di sekolah masing-masing.

Kepala Disdik Sulsel Prof Muhammad Djufri mengatakan 19 SMK yang dipilih telah melalui rangkaian proses cukup panjang menentukan sekolah kejuruan yang layak dilakukan sistem PPK BLUD.

“19 itu kalau kita dari Makassar ada SMK 10 SMK 8, SMK 6, SMK 3 dan SMK 9 itu Makassar. Kalau ke atas ada Jeneponto. Takalar, Bantaeng, Selayar. Itu masing- masing satu kita ambil. Terus ke bawah ada Pangkep, Barru, Parepare, Pinrang, Luwu Utara,” ucapnya.

Prof Djufri mengatakan, 19 SMK sengaja didorong sebagai pilot project atau uji coba sistem PKK BLUD. Prosesnya sesuai arahan Permendagri 79.

“Kita dorong untuk menjadi pilot project dulu kita uji coba sistem ini karena ini pertama kita lakukan di Sulsel. Nah kalau ini bisa berhasil mudah-mudahan itu menjadi contoh untuk SMK-SMK lain di Sulawesi Selatan,” ujarnya.

“Jadi kan begini ya, jadi selama ini kan mereka itu mendapatkan dana BOS gitu. Nah, dengan nanti dia menjadi BLUD. Itu mereka diberikan ruang kesempatan untuk mengolah potensi yang mereka miliki sumber dana yang mereka punya untuk bisa mendatangkan pemasukan gitu ya, jadi ada istilahnya itu fleksibilitas di dalam pengelolaan keuangan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekda Sulsel Abdul Hayat Gani mengatakan pihaknya sudah lakukan penandatanganan finalisasi penerapan sistem PPK BLUD di 19 SMK tersebut.

“Tinggal cek minggu depan. 19 sekolah ada satu yang masih butuh proses mungkin berikutnya menyesuaikan butuh persiapan lagi. Kita koneksi juga ke pengusaha, kantor, hotel saya kira ini langkah maju sekali,” pungkasnya.

• ANDI KHAERUL