BERITA.NEWS, Barru – Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan diselenggarakan secara serentak di beberapa provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia tanggal 9 Desember 2020.

Sekaitan dengan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar webinar nasional yang bertujuan membekali para calon kepala daerah dan penyelenggara pilkada sebagai upaya mewujudkan Pilkada Serentak 2020 berintegritas, Selasa, (20/10/2020).

Adapun tema webinar adalah “Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas melalui Pilkada Serentak yang Jujur Berintegritas”. Kegiatan yang digagas KPK ini diikuti oleh 736 pasangan calon (paslon) kepala daerah di 270 daerah peserta pilkada yang meliputi sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

Salah satu pasangan calon (paslon) yang terlihat kompak mengikuti webinar Pilkada Berintegritas yang digagas KPK ini yaitu paslon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbu) Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan nomor urut 3, H.M.Malkan Amin-Andi Salahuddin Rum. Paslon yang berjuluk Macora ini terlihat kompak dan sangat serius mengikuti webinar nasional tersebut dari balik layar kaca.

Ditemui Lintasterkini.com, Sabtu (24/10/2020), Calon Bupati (Cabup) Kabupaten Barru, H.M.Malkan Amin mengatakan, dengan mengikuti webinar nasional Pilkada Berintegritas telah memberikan pemahaman kepada calon kepala daerah dalam memahami modus- modus korupsi dalam penyelenggaraan pilkada dan cara menanganinya.

“Kami perlu serius mengikuti webinar nasional yang diselenggarakan KPK karena ini menyangkut Pilkada Berintegritas. Sehingga kelak jika masyarakat memberi amanah untuk memimpin Kabupaten Barru, maka kami sudah dapat memahami dengan baik bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Jadi, kegiatan ini sangat baik bagi kami,” ungkap Cabup Barru, H.M.Malkan Amin.

Untuk diketahui, empat narasumber dalam webinar ini, yaitu Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu RI Abhan, dan Pelaksana Harian Ketua KPU RI Ilham Saputra.

Mereka memberikan materi tentang nilai-nilai integritas, potensi korupsi pada pilkada, mewujudkan “good governance”, dan membangun tata kelola pemerintah daerah yang bersih dan transparan. (*)