Serahkan Ranperda APBD ke DPRD, Bupati Tulungagung Berharap Pertahankan WTP

Bupati Tulungagung menyerahkan Raperda kepada DPRD setempat.

BERITA.NEWS, Tulungagung – Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo menyampaikan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 melalui rapat paripurna yang digelar di kantor DPRD Tulungagung, Kamis (2/7/2020).

Rapat tersebut berlangsung secara virtual dengan menerapkan protokoler kesehatan dan dihadiri para undangan terbatas yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tulungagung Marsono, S.Sos.

Adapun undangan yang hadir diantaranya Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo MM, Wakil Ketua DPRD Tulungagung Adip Makarim, Wakil Ketua DPRD Tulungagung H Asmungi, dan Setda Tulungagung, Sukaji.

Ketua DPRD Tulungagung Marsono dalam sambutannya mengatakan, mekanisme pelaksanan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan salah satu bagian dari proses pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi anggaran yang mempunyai fungsi pengawasan, baik oleh BPK RI, pemerintah provinsi maupun DPRD.

Baca Juga :  Sopir Tiba-tiba Tak Sadar saat Nyetir, Truk Tabrak Pembatas Jalan di Jaktim

Dia pun berharap berharap daerahnya dapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). “Mudah-mudahan kinerja yang positif di daerah kita tahun ini bisa ditingkatkan untuk kemakmuran masyarakat Tulungagung,” paparnya.

Sementara itu, menurut Plt Sekretaris DPRD, Yuwono Pramudianto, hasil penyampaian pertanggungjawaban APBD Anggaran Tahun 2019 oleh bupati selanjutnya akan dibahas oleh dewan. Dewan akan mengevaluasi bersama-bersama.

Setelah selesai dibahas, akan dijadwalkan kembali menggelar paripurna untuk persetujuan bersama yang selanjutkan dikirimkan ke gubernur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi perda.

“Sebelum ditetapkan menjadi perda, kita godok dulu. Muncul hasilnya, dievaluasi gubernur, baru disahkan,” jelas Yuwono.

Baca Juga :  Harga 1.000 Batang Singkong di Gunung Kidul Tembus Rp6,5 Juta

Sedangkan menurut Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo, terkait penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2019 sudah ada perubahan dibandingkan dengan tahun anggaran 2018. Buktinya yang dulu menyandang opini predikat wajar dengan pengecualian, di tahun 2019 ini mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK-RI. Hal ini menandakan laporan keuangan daerah semakin baik.

“Saya berharap pertanggungjawaban APBD tahun kedepannya lebih baik lagi, sehingga bisa mempertahankan opini WTP dari BPK RI,” ujarnya.

  • GUNAWAN
loading...