BERITA.NEWS, Jakarta – Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat Iwan Hermawan menyebut sarana dan prasarana protokol kesehatan belum siap jika sekolah dibuka kembali di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Karena itu akan lebih baik pembelajaran jarak jauh (PJJ) diperpanjang hingga akhir tahun.

Hal ini diutarakan Iwan merespons wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin membuka kembali sekolah di daerah zona hijau corona.

“Sarana prasarana sekolah belum siap untuk melakukan itu [protokol kesehatan, jika sekolah dibuka],” ungkapnya melalui sambungan telepon, Rabu (10/6), mengutip CNN Indonesia.

Menurutnya protokol kesehatan yang disusun pemerintah pusat memerlukan biaya besar yang tak mungkin ditutup dengan anggaran sekolah. Ini termasuk kewajiban membersihkan sekolah dengan desinfektan dua kali sehari, menyiapkan hand sanitizer, memperbanyak tempat cuci tangan, sampai menyiapkan alat pelindung diri (APD).

Di tempatnya mengajar, yakni SMA Negeri 9 Bandung, Iwan mengatakan pihaknya harus menganggarkan Rp1 juta sampai Rp2 juta untuk APD di UKS. Karena itu ia berharap pemerintah bisa memberikan bantuan APD jika sekolah dibuka.

Iwan mengingatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah bukan cuma diperlukan untuk protokol kesehatan. Namun juga keperluan lain, salah satunya gaji guru honorer. Belum lagi pembiayaan kegiatan belajar jika sekolah dibuka.

Ia berpendapat sekolah juga tak siap jika sepenuhnya menjamin kegiatan siswa. Terdapat setidaknya 1.200 siswa di sekolahnya mengajar. Sedangkan jumlah guru dan tenaga kependidikan hanya sekitar 90 orang.

Ia khawatir pihak sekolah tak bisa mengawasi tiap siswa di luar jam belajar. Misalnya ketika tengah istirahat, beribadah, sampai ketika upacara.

“Belum lagi tidak bisa diyakinkan saat pulang sekolah mereka langsung ke rumah. Bisa saja bergerombol main dulu, nongkrong di warung. Itu yang dikhawatirkan,” tuturnya.

Untuk itu ia merekomendasikan agar pembelajaran jarak jauh (PJJ) tetap dilakukan hingga akhir Desember. Namun ini harus dibarengi pelatihan dan persiapan guru, sehingga tak terjadi kendala seperti tiga bulan ke terakhir.

Secara terpisah, Kepala SMK Negeri Karangjaya di Tasikmalaya, Junjun mengaku mulai memetakan mekanisme belajar jika sekolah dibuka.

“Kita sedang merencanakan pembelajaran dibagi dua, online dan offline. Jadi bagaimana caranya di kelas tidak penuh dan tetap physical distancing,” ujarnya.

Ia mengatakan selama tiga bulan ke belakang, sekolahnya melakukan PJJ secara daring. Tapi 30 persen dari siswa tak bisa turut belajar karena kendala akses internet.

Untuk itu ia menilai menggabungkan pembelajaran daring dan luring (luar jaringan) bisa jadi solusi. Namun ia menekankan mekanisme ini baru bakal dijalankan jika sudah ada keputusan pemerintah soal pembukaan sekolah.

Junjun mengatakan ada 522 siswa yang tercatat di SMK Karangjaya. Sedangkan jumlah guru dan tenaga kependidikan hanya mencapai 37 orang.

Diketahui Kemendikbud menyatakan ada wacana membuka sekolah pada pertengahan Juli atau tahun ajaran 2019/2020 khusus untuk daerah di zona hijau.

Hingga kini belum ada rincian lebih lanjut terkait kriteria pembukaan sekolah dari Kemendikbud. Beberapa pihak pun mulai menekan Mendikbud Nadiem Makarim segera membuat keputusan soal tahun ajaran baru.

Mengutip data dari Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, per 19 Mei, ada 220.098 sekolah jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB yang beroperasi di Indonesia.

Jumlah siswa yang tertampung adalah 44.621.547 peserta didik, dengan 2.720.778 guru, dan 657.444 tenaga kependidikan.

Pada jenjang pendidikan tinggi, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi mencatat sebanyak 4.621 lembaga pendidikan tinggi pada 2019. Ini termasuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, akademi komunitas, dan politeknik.

Keseluruhan lembaga tersebut menampung sebanyak 2.130.481 mahasiswa baru, 8.314.120 mahasiswa terdaftar dan 308.607 dosen.