BERITA.NEWS, Makassar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus berupaya melakukan pendampingan bagi 24 kabupaten/kota melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing daerah.

Sekretaris Daerah (sekda) Sulsel, Abdul Hayat Gani turut hadir beri pengarahan di Rapat Koordinasi Implementasi Indeks Penyelenggaraan Pemda . Sebagai Parameter Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Bagi Sekda Se-Sulsel di Hotel Grand Asia. Kamis (5/12/2019).

“Kalaupun ada kabupaten-kota yang mengalami sedikit perlambatan, maka kita di instansi Pemprov Sulawesi Selatan atas nama Sekretaris Daerah dan seluruh perangkat di bawahnya akan segera berikan pengendalian lapangan, melalui tindak lanjut di tempat,” kata Abdul Hayat.

Lebih lanjut, Abdul Hayat mengharapkan agar daerah yang belum efektif menjalankan reformasi birokrasi, dapat segera diberikan pendampingan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala).

“Daerah yang belum efektif menjalankan itu akan segera dikirimkan Biro Ortala ke sana. Jadi, tidak lagi banyak ke pusat, tetapi lebih banyak meng-handle daerah-daerah yang dianggap ada perlambatan, itu sangat tergantung dengan indeks reformasi birokrasi dan TPP” lanjut Abdul Hayat.

“Nanti kita lihat apa saja yang membuat layanan ini terhambat, kita harus penuhi dengan beberapa indeks reformasi birokrasi. Itulah tugas kita memastikan memanggil semua sekda pada kegiatan ini untuk menjaga commitmen leader,” tambahnya.

• Andi Khaerul