BERITA.NEWS, Makassar – Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan (BBWSP) Je’neberang disorot sejumlah kalangan. Selain kalangan aktivis antikorupsi, legislator DPRD Sulawesi Selatan turut mempertanyakan kinerja BBWSP Je’neberang yang dikendalikan Dirjen PSDA Kementerian PUPR menyusul proyek-proyek APBN ditengarai bermasalah.

Anggota DPRD Sulsel Irwan Hamid dari Fraksi PKB mengatakan, sebagai fungsi pengawasan, dewan berkewajiban mempertanyakan apalagi murni menggunakan APBN. Bahkan, anggota DPRD Sulsel dua periode itu akan menyurat secara kelembagaan kepada Kementerian PUPR soal sejauh mana fungsi pengawasan proyek setiap tahunnya.

“Saya perhatikan hampir setiap pekan selalu ada berita seputar proyek-proyek Balai yang bermasalah seperti bendung Kampili, Bontomanai, irigasi Pattiro Bone dan irigasi di Luwu Timur. Artinya ada yang tidak beres. Perlu ada tim pengawas maupun auditor Kementerian melihat kondisi di tubuh BBWSP Je’neberang,”ungkap Irwan Hamir, kepada, Rabu (27/11/2019).

Terkait tanggul bendungan Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, BBWSP Je’neberang mengalokasikan Rp8 miliar untuk dilakukan perbaikan. Hasilnya lagi-lagi dipertanyakan dimana masih terdapat kebocoran sehingga merugikan masyaraka yang notabene petani.

Kondisi saat ini sangat parah meski masih dalam perbaikan dan pemeliharaan. Dimana  lebih banyak air terbuang dari yang bisa di manfaatkan. Jatah irigasi untuk 3 DI yaitu Bendung Bili-Bili, Bendung Bissua dan Bendung Kampili sebanyak 5,5 Meter kubik /detik. Sekarang karena mengalami kebocoran yang masuk ke pintu saluran induk Kampili hanya kurang lebih 1 meter kubik/ detik.

Sebelumnya Anggota DPR RI Amir Uskara sempat meninjau kondisi irigasi Bendung Kampili. Amir Uskara fraksi PPP menyebut kondisi bendungan yang tanpa air atau mengalami kekeringan, karena terjadinya peralihan arus air Sungai Jeneberang akibat banjir yang terjadi Januari 2018 lalu.

Hal ini tentu mengancam ribuan petani di sekitar Gowa dan sekitarnya karena sawah terancam tidak teraliri air pada masa tanam kedua.