BERITA.NEWS, Jakarta – Usulan anggaran revitalisasi trotoar Ibu Kota di tahun 2020 tembus Rp1,2 triliun. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan anggaran termasuk revitalisai trotoar beserta perlengkapan fasilitas.

“Lah kan, kami buat trotoar complete street sepanjang 100 kilometer di tahun 2020,” kata Hari saat dihubungi, Kamis (7/11).

Menurut Hari, Dinas Bina Marga sudah membuat kajian secara lengkap dan detail. Pemprov DKI, kata Hari, memang memprioritaskan pejalan kaki di tahun mendatang mengingat sudah banyak transportasi massal yang dibangun.

“Nyaman para pejalan kaki dalam menuju transportasi antar moda, baik itu yang mau ke MRT, BRT, maupun ke lainnya,” ujar Hari, seperti dilansir dari CNN Indonesia.

Selain pejalan kaki, prioritas lain adalah pengguna sepeda. Perbaikan infrastruktur trotoar, kata dia, mendorong cara pandang masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.

“Artinya, ke depan itu dinomorsatukan pejalan kaki, baru pesepeda, angkuan umum, keempatnya baru angkutan pribadi. Gitu. Mindset diubah,” ungkap dia.

Diakui Hari bahwa dalam rapat dengan DPRD DKI Jakarta masih banyak anggota dewan yang mempertanyakan trotoar karena dianggap menyempitkan jalan. Namun ia menjelaskan bahwa pihaknya bukan mengurangi jalan melainkan membuat lajur yang konsisten.

Ia memastikan kajian yang sudah dibuat oleh Dinas Bina Marga sudah sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta. Ia mengatakan bakal siap memaparkan kajian sedetail mungkin kepada anggota dewan.

“Kajian lengkap akan kami sampaikan. Jadi kami tidak serta merta ngawur, roadmap ada, kajiannya ada baru kami sampaikan,” tegas dia.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda mengatakan ada sejumlah usulan anggaran yang ditahan, salah satunya adalah anggaran trotoar.

Perbaikan trotoar ini dinilai cukup besar sehingga harus dibahas kembali secara detail di tapat anggaran di Komisi D DPRD DKI.

“Ada beberapa, termasuk anggaran saringan dan anggaran Trotoar yang sampai Rp1,2 triliun akan kembali kita bahas secara detail Senin depan,” tutup dia.

Diketahui usulan anggaran ini belum bersifat final. SKPD dan DPRD harus melakukan sejumlah rapat kembali, seperti Rapat Badan Anggaran Besar da akan menentukan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPAS).