BERITA.NEWS, Takalar – Wakil Bupati Takalar H Achmad Se’re pimpin Rapat koordinasi rencana pembayaran ganti untung kepada masyarakat kalekomara Desa Kalekomara Kecamatan Polut Takalar untuk tahap ke 2 pembangunan Bendungan Pammukulu

Rapat koordinasi di hadiri pihak Dandim 1426 Takalar, Wakapolres Andi Tonra, kejaksaan Negeri Takalar pengadilan Negeri Takalar, Kakanwil BPN Sul-sel, dan Pihak PPK  3 Pompengang Jeneberang.

Perwakilan  Kanwil BPN Sulsel A Ansar Kadir mengatakan  Kanwil yang punya kewenangan tentang pengukuran  tapi karena keterbatasan sumber daya manusia diserahkan tim Apresial.

“Saya diberitugas ada tiga, harus tangani yakni  Kareloe dan Pammukkulu dan normalisasi sungai Tallo, untuk pembayaran tahap kedua 25 bidang. Berkas kembali diperiksa Elman, padahal sebelumnya sudah diperiksa BPK karena dia punya uang,” pungkasnya saat ditemui wartawan usai rapat.

Sebelum dibayarkan pihak Elman melakukan cek  berkas selisi satu meter saja tidak bisa dibayar apalagi adminstrasi beda KTP dan nama  itu akan ditolak.

“Harga tanah akan dieksekusi antara Rp 3.500 dan Rp 20.000. Perbedaan Harga karena domainnya tim Apresial yang sifat independen, namun pelaksanaan eksekusinya itu juga dihitung harinya,” jelasnya.

Pembayaran tahap kedua akan dibayarkan, menurut PPK Bendungan 3 Pompengang Jeneberang Affandi Kahar insyaallah besok Jumat (hari ini) kita bayar tahap kedua sebanyak 25 bidang atau sekitar 74 hektar Are dengan Rp,1,9 Miliar.

“Tetapi tidak serta merta kita lakukan pembayaran. Harus lengkap secara administrasi, misalnya kalau ada yang dikuasakan harus jelas siapa sehingga kemudian tidak berpolemik lagi,” katanya.

Sementara  Wakil Bupati Takalar
H. Achmad Se’re, S. Sos dalam  mengatakan pemerintah tengah berupaya mempercepat pembayaran lahan agar ada akselerasi yang lebih baik.

“Harus ada titik koordinasi yang baik dilakukan tim percepatan bersama pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan masalah yang terus bergulir di masyarakat pada lokasi wilayah terkena data ukur dalam pembangunan bendungan pammukulu,” kata H. Achmad Se’re.

Manatan legislator Senayan ada asumsi/jalan keluar yang harus di sepakati agar nantinya tidak ada lagi kendala yang dihadapi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan bendungan ini.

“Dari sisi aturan, sertifikasi dan kesulitan yang dihadapi apakah mengenai kelengkapan dokumen serta proses verifikasi berkas dengan BPK dan terutama menghadapi lahan yang belum terselesaikan di tahap I ini,” ungkap H. Achmad Se’re.

Sementara itu, Dandim 1426 Takalar Ilham Yunus menambahkan Aparat TNI maupun polres takalar siap memberikan keamanan dan kenyamanan dalam proses pembangunan bendungan pammukulu.

Wakil Polres Takalar Andi Tonra dalam kesempatan yang sama juga menjelaskan bahwa untuk terkait pembayaran-pembayaran lahan yang belum terselesaikan agar kiranya dapat di selesaikan secara damai agar tidak ada lagi gejolak-gejolak yang terjadi dalam prosesi pembangunan pammukulu di wilayah desa kale ko’mara kecamatan polongbangkeng utara, ” ujarnya.

• Abdul Kadir