BERITA.NEWS, Mamuju – Aliansi Masyarakat untuk Kedaulatan Bahari melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Sulbar, Selasa (16/7/2019)

Aksi massa ini merupakan gabungan massa FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia), MAPER (Mahasiswa Peduli Ekonomi Kerakyatan) dan KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan)

Koordinator aksi, Irfan menyampaikan beberapa tuntutan antara lain, meminta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil, menghentikan seluruh pembahasan RZWP3K, evaluasi seluruh perda RZWP3K, gunakan putusan MK No 3 Tahun 2010, bersihkan pesisir laut dari proyek, jalankan UU No 7 tahun 2016, perdayakan perempuan pesisir, buatkan perda perlindungan dan pemberdayaan untuk nelayan Sulbar, buatkan perda ZRB (zona rawan bencana).

Mereka menuntut terkait perda RZWP3K No.6 Tahun 2017 yang dinilai tidak pro terhadap rakyat. Setelah menyampaikan aspirasinya, perwakilan aksi masssa diterima oleh pihak DPRD Sulbar yang diwakili oleh Ketua Komisi II, H Sudirman anggota DPRD Ir Abidin, serta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulbar, Parman Parakkasi.