BERITA.NEWS, Makassar – Konferensi PWI Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni 2026 mendatang mulai memunculkan polemik bahkan sebelum resmi digelar.
Sorotan datang setelah panitia menetapkan Graha Pena Fajar sebagai lokasi pelaksanaan konferensi. Keputusan tersebut menuai kritik dari sejumlah wartawan yang tergabung dalam Forum Penyelamat PWI Sulsel.
Sebelumnya, panitia konferensi melalui juru bicaranya, Muhammad Arafah, menyebut pemilihan Graha Pena dilakukan setelah mempertimbangkan sejumlah aspek teknis, mulai dari kapasitas ruangan, kenyamanan, keamanan, hingga area parkir.
Panitia juga mengaku telah meninjau beberapa lokasi alternatif yang direkomendasikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, seperti Aula Jusuf Kalla dan Gedung Mulo. Namun, lokasi tersebut dinilai belum mampu menampung sekitar 400 peserta dan peninjau konferensi.
Meski demikian, keputusan tersebut dinilai memunculkan persepsi ketidaknetralan di internal organisasi.
Ketua Forum Penyelamat PWI Sulsel, Arfandi Palallo, mengatakan lokasi konferensi seharusnya mampu menghadirkan rasa keadilan dan independensi bagi seluruh peserta.
“Ini bukan hanya soal gedung atau fasilitas, tetapi menyangkut persepsi netralitas dan independensi konferensi. Venue pelaksanaan harus steril dari kesan keberpihakan,” ujar Arfandi.
Menurutnya, kondisi internal PWI Sulsel saat ini membutuhkan proses konferensi yang benar-benar bersih dan dapat diterima semua pihak.
“PWI Sulsel sedang menghadapi krisis kepercayaan internal. Karena itu semua tahapan konferensi harus menghadirkan rasa netral bagi seluruh anggota,” katanya.
Arfandi menilai penggunaan Graha Pena Fajar berpotensi memunculkan asumsi adanya kedekatan emosional maupun historis dengan kelompok tertentu di internal organisasi.
“Kalau sejak awal sudah muncul persepsi keberpihakan, maka hasil konferensi nantinya bisa terus dipersoalkan. Padahal yang dibutuhkan hari ini adalah rekonsiliasi dan pemulihan marwah organisasi,” tegasnya.
Forum Penyelamat PWI Sulsel juga meminta panitia membuka ruang komunikasi dengan seluruh unsur peserta untuk mempertimbangkan lokasi alternatif yang dinilai lebih netral.
“Demokrasi organisasi harus dimulai dari proses yang transparan, independen, dan adil. Tempat konferensi semestinya menjadi ruang bersama seluruh anggota,” tutupnya
