![Kabid PTKP Komisariat Syafi'i Ma'arif HMI Cabang Sinjai, Nabil. [Foto: Ist]](https://berita.news/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-24-at-20.09.00.jpeg)
BERITA.NEWS, Sinjai — Dugaan praktik tidak wajar dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, kini menjadi sorotan serius Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sinjai.
Di tengah antrean panjang masyarakat, sejumlah pengendara motor diduga bebas bolak-balik mengisi jerigen secara berulang, memicu kekecewaan warga.
Peristiwa ini terjadi pada Selasa (24/3/2026) sekitar pukul 11.00 WITA.
Salah satu pengendara, Ardi, mengaku menyaksikan langsung aktivitas tersebut.
“Antrean panjang, tapi ada motor yang bolak-balik bawa jerigen. Bahkan ada yang pakai botol air isi ulang 5 liter berkali-kali,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut merugikan masyarakat lain yang telah lama mengantre.
“Kasihan yang lain yang sudah antre lama. Harusnya ada pengawasan lebih ketat demi kenyamanan bersama,” tambahnya.
Saat dikonfirmasi wartawan, pengelola SPBU Sinjai Selatan, Nurman, tidak memberikan penjelasan tegas terkait dugaan tersebut.
“Saya juga orang pers. Kalau mau diberitakan, silakan naikkan juga SPBU lain. Saat ini BBM memang langka,” ujarnya.
Pernyataan tersebut dinilai tidak menjawab substansi persoalan dan justru memicu polemik di tengah masyarakat.
HMI: Bisa Mengarah ke Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Kabid PTKP Komisariat Syafi’i Ma’arif HMI Cabang Sinjai, Nabil, menegaskan bahwa kejadian ini tidak bisa dianggap sepele.
“Kalau benar ada pembiaran, ini bukan lagi sekadar pelanggaran teknis. Ini berpotensi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampaknya bisa luas bagi masyarakat.
“Kalau dibiarkan, ini bukan lagi soal antrean, tapi soal integritas distribusi energi. Negara dirugikan, rakyat makin sengsara,” lanjut Nabil.
HMI bersama aktivis di Sinjai mendesak adanya investigasi menyeluruh dan tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat, termasuk jika terdapat dugaan keterlibatan oknum internal SPBU.
Situasi ini pun dinilai mencerminkan ketimpangan di lapangan, ketika aturan tidak diterapkan secara adil kepada seluruh masyarakat.
