BERITA.NEWS, Bulukumba – Pemerintah Kabupaten Bulukumba kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025, Bulukumba meraih nilai indeks 85,310 dan resmi menempati peringkat pertama se-Sulawesi Selatan.

Capaian ini menempatkan Bulukumba di atas Kota Parepare dan Kota Makassar yang masing-masing memperoleh indeks 81.

Hasil tersebut tertuang dalam Surat Penyampaian Nilai Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCSP Tahun 2025 yang ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi, Ely Kusumastuti, tertanggal 25 Februari 2026.

Secara keseluruhan, nilai MCSP Kabupaten Bulukumba mencapai 85,310 dengan rincian penilaian sebagai berikut:

• Perencanaan: 86,513
• Penganggaran: 90,785
• Pengadaan Barang dan Jasa: 80,462
• Manajemen ASN: 96,688
• Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD): 67,294
• Optimalisasi Pendapatan Daerah: 92,376
• Penguatan APIP: 90,391

Beberapa indikator bahkan mencatat skor sangat tinggi. Tata kelola Manajemen ASN menembus angka 96,688, sektor kesehatan mencapai 98,435, serta optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah menyentuh 92,376.

Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah atas kerja keras dan komitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Capaian ini adalah hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD, serta partisipasi masyarakat. Peringkat pertama ini bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Meski berhasil berada di posisi teratas, Bupati menegaskan evaluasi berkelanjutan tetap menjadi prioritas, terutama pada area yang masih perlu ditingkatkan seperti pengelolaan barang milik daerah dan sektor perizinan.

Dengan raihan indeks 85,310 tersebut, Bulukumba semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu daerah dengan komitmen kuat dalam pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi di Sulawesi Selatan.

Pemerintah daerah pun berkomitmen terus melakukan pembenahan sistem, memperkuat pengawasan internal, serta mendorong inovasi tata kelola demi mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas.