BERITA.NEWS, Sinjai — Di tengah gencarnya seruan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat hingga daerah, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sinjai justru menggelar bimbingan teknis (Bimtek) di salah satu hotel mewah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut langsung memantik sorotan publik.

Berdasarkan foto yang diterima redaksi Berita.News, Bimtek tersebut diduga dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Fajar (UNIFA) bekerja sama dengan DPRD Sinjai. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, mulai 5 hingga 8 Februari 2026.

Adapun tema yang diusung yakni “Optimalisasi Peran AKD DPRD Kabupaten Sinjai dalam Membangun Sinergitas untuk Mendukung Keberhasilan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Sinjai.”

Menariknya, dalam foto yang beredar tampak dua pimpinan lembaga penegak hukum di Sinjai, yakni Kapolres AKBP Jamal Fathur Rakhman dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sinjai Muh Ridwan Bugis, duduk di barisan depan layaknya pemateri yang tengah memaparkan materi kepada peserta Bimtek.

Mantan Sekretaris Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah (LP KPK) Sinjai, Bahar, menilai pelaksanaan Bimtek tersebut justru memunculkan tanda tanya besar di ruang publik.

“Di saat pemerintah sedang gencar menyerukan efisiensi anggaran, kegiatan semacam ini malah terkesan kontradiktif,” ungkap Bahar.

Menurutnya, semangat penghematan seharusnya menjadi komitmen bersama, terlebih bagi lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah.

Bahar mengakui bahwa Bimtek kerap dijadikan dalih untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota DPRD. Namun, ia menegaskan bahwa urgensi serta bentuk pelaksanaannya perlu dikaji secara kritis.

“Ketika Bimtek dilakukan dengan biaya besar, ditambah perjalanan dinas, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya, maka pesan efisiensi anggaran menjadi bias di mata masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam kondisi fiskal yang menuntut kehati-hatian, publik berharap setiap rupiah APBD diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

“Seperti perbaikan layanan dasar, pengentasan kemiskinan, dan pemulihan ekonomi lokal,” urainya.

Bimtek yang dinilai rutin dan cenderung seremonial tersebut dikhawatirkan lebih menguntungkan peserta kegiatan ketimbang memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap kualitas kinerja legislasi maupun fungsi pengawasan DPRD.

Lebih jauh, Bahar menilai pelaksanaan Bimtek di tengah tuntutan efisiensi anggaran juga mencerminkan lemahnya sensitivitas wakil rakyat terhadap kondisi sosial masyarakat.

“Masih banyak sektor di Sinjai yang membutuhkan perhatian serius, sementara masyarakat diminta memahami keterbatasan anggaran,” tegasnya.

Ia pun menyarankan agar peningkatan kapasitas anggota DPRD dilakukan dengan cara yang lebih hemat, transparan, dan relevan dengan kebutuhan daerah.

“Pelatihan bisa berbasis kebutuhan lokal, memanfaatkan teknologi daring, atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga lokal. Tidak harus selalu di luar daerah dan berbiaya besar,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Berita.News masih berupaya mengonfirmasi Sekretaris DPRD hingga Ketua DPRD Kabupaten Sinjai. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.