BERITA.NEWS, Bulukumba — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Syahruni Haris, meninjau langsung portal atau gerbang masuk kawasan wisata Pantai Tanjung Bira, Sabtu (13/12/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata berjalan maksimal.

Syahruni mengatakan, peninjauan itu sekaligus dilakukan saat dirinya menghadiri pembukaan Kemah Budaya KNPI Kabupaten Bulukumba di Pantai Bara.

“Saya mampir memantau penjagaan portal objek wisata Tanjung Bira, sekaligus menghadiri undangan pembukaan Kemah Budaya KNPI di Pantai Bara,” ujarnya, dikonfirmasi hari ini.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bulukumba itu menyebut, kedatangannya ke portal Pantai Bira dilakukan tanpa perencanaan inspeksi mendadak (sidak).

Ia tampak santai mengenakan kemeja putih, celana jeans, dan sepatu kets hitam saat mengamati arus kendaraan dan pengunjung di kawasan wisata andalan Bumi Panritalopi tersebut.

Dalam peninjauan itu, Syahruni sempat berbincang dengan petugas portal dan sejumlah pengunjung.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Bulukumba yang baru dilantik, Hj. Hamrina A. Muri, yang tengah melakukan uji petik retribusi di Pantai Bira.

“Kebetulan Dinas Pariwisata sedang melakukan uji petik retribusi objek wisata di Pantai Bira. Saya mengapresiasi langkah dan terobosan Ibu Kadis baru,” katanya.

“Saya melihat Ibu Kadis langsung tancap gas untuk menutup potensi kebocoran PAD. Selama ini banyak laporan yang masuk ke kami terkait kebocoran retribusi di Pantai Bira,” sambungnya.

Meski demikian, Syahruni menilai pembenahan di gerbang masuk baru merupakan langkah awal.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan Disparpora Bulukumba, terutama menjelang lonjakan kunjungan pada Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Retribusi di portal itu hanya salah satu hal yang perlu menjadi perhatian,” ujarnya.

Ia merinci sejumlah hal krusial yang perlu dibenahi, di antaranya kebersihan kawasan wisata, tata kelola dan manajemen fasilitas daerah, termasuk peluang kerja sama dengan investor, pengaturan tarif hotel agar stabil, pengelolaan parkir, hingga manajemen air bersih dengan melibatkan pengusaha lokal.

“Manajemen air bersih juga perlu diatur secara bijak dengan melibatkan pengusaha lokal yang bergerak di bidang penyediaan air bersih,” pungkas Syahruni Haris.