BERITA.NEWS, Makassar — Rutan Kelas I Makassar menerima kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI untuk meninjau langsung pelaksanaan layanan pemasyarakatan dan kondisi pembinaan bagi warga binaan, Jumat (12/12/2025).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi XIII didampingi jajaran pimpinan wilayah, termasuk Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Selatan, Kepala Kanwil Hukum, dan Kepala Kanwil HAM.

Kepala Rutan Kelas I Makassar beserta seluruh jajaran turut mendampingi rangkaian kunjungan tersebut.

Kedatangan rombongan disambut hangat melalui tarian persembahan dari warga binaan sebagai bentuk penghormatan.

Setelah penyambutan, Komisi XIII melanjutkan peninjauan ke sejumlah titik layanan seperti Klinik Rutan, blok hunian, serta berbagai kegiatan pembinaan kemandirian, termasuk kepramukaan, kegiatan keagamaan, dan sanggar baca.

Rombongan juga menyempatkan diri menyapa warga binaan perempuan dan berdialog mengenai kebutuhan serta efektivitas program pembinaan yang dijalankan.

Kepala Rutan Kelas I Makassar, Jayadikusumah, menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi momentum untuk menunjukkan transparansi layanan dan komitmen peningkatan kualitas pembinaan.

“Kami berupaya menghadirkan layanan yang humanis dan program pembinaan yang benar-benar berdampak bagi warga binaan. Dukungan Komisi XIII tentu menjadi energi bagi kami untuk terus berbenah dan memberikan yang terbaik,” ujarnya.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Metty, turut memberikan apresiasi atas layanan dan kegiatan pembinaan di Rutan Makassar.

“Kami melihat langsung bagaimana warga binaan mendapatkan ruang untuk belajar, berkarya, dan dibina dengan baik. Ini adalah praktik yang patut dipertahankan dan ditingkatkan. Kami berharap Rutan Makassar terus menjadi contoh positif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan,” ungkapnya.

Komisi XIII menilai bahwa program dan layanan di Rutan Kelas I Makassar menunjukkan kemajuan signifikan.

Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pembinaan serta pemenuhan hak warga binaan di Sulawesi Selatan.