BERITA.NEWS, Sinjai – Keluhan calon jemaah haji (CJH) di Kabupaten Sinjai semakin memuncak menyusul banyaknya pungutan biaya tambahan serta perubahan kuota haji yang menyebabkan ratusan jemaah terancam batal berangkat.

Hingga saat ini, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sinjai belum memberikan penjelasan resmi terkait skema pengembalian biaya yang telah dikeluarkan para jemaah.

Sejumlah CJH mengaku mempertanyajan dengan berbagai biaya yang dikenakan, mulai dari pemeriksaan kesehatan yang mencapai lebih dari Rp1 juta, biaya bimbingan haji sekitar Rp2 juta, hingga kewajiban pembelian perlengkapan administrasi seperti pembungkus paspor seharga Rp25 ribu.

Mereka menilai sejumlah pungutan tersebut tidak transparan dan terkesan dikemas sebagai paket wajib tanpa opsi alternatif.

Situasi semakin memanas setelah adanya pengurangan kuota haji di tingkat daerah.

Puluhan CJH kini harus kembali masuk daftar tunggu meski telah menuntaskan seluruh persyaratan administrasi, membayar biaya pemeriksaan kesehatan, hingga mengurus paspor.

“Banyak dari kami sudah membayar jutaan rupiah untuk berbagai syarat, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan bagaimana pengembaliannya jika batal berangkat,” keluh salah satu CJH Sinjai. Jumat (21/11/2025).

Seorang jemaah lainnya merinci total biaya yang telah ia keluarkan. “Bimbingan haji itu Rp2 juta, pemeriksaan kesehatan Rp1,2 juta, paspor Rp750 ribu, cover paspor Rp25 ribu,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Haji Kemenag Sinjai, Kamriati Anies, memberikan penjelasan awal.

Ia menyebut biaya paspor tidak dapat dikembalikan karena dokumen tersebut berlaku selama lima tahun dan menjadi milik pribadi jemaah.

Adapun biaya pemeriksaan kesehatan berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan.

“Untuk cover paspor akan dikembalikan kalau tidak berangkat, walaupun sebenarnya itu sepaket dengan paspor untuk dipakai. Akan saya sampaikan ke Pak Jalal untuk didata pengembaliannya,” ujarnya.

Para CJH berharap pemerintah segera memberikan kepastian agar proses keberangkatan haji kembali berpihak pada kemudahan umat, bukan menambah beban finansial mereka.