BERITA.NEWS,Makassar- Kepala Dinas Kominfo Makassar Muhammad Roem turut melakukan penandatanganan Pakta Integritas Anti Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Roem terlihat serius menandatangani Pakta Integritas Anti Korupsi ini bergantian dengan para Pimpinan SKPD lainnya.

Penandatanganan ini juga dilakukan seluruh jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disaksikan Wali Kota Munafri Arifuddin – Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham dan Pimpinan KPK pimpinan KPK Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK), didampingi Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto.

Pakta Integritas ini menjadi komitmen Pemerintahan Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham menciptakan pemerintahan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Munafri mengatakan Pakta Integritas ini sekaligus mempertegas dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

“Penandatanganan pakta integritas anti korupsi ini bukan hanya seremonial. Bukti kami bersama KPK mencegah praktek korupsi,” terangnya.

Lebih lanjut Appi sapaan akrab Wali Kota Makassar itu menambahkan, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara bertanggung jawab dan manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, mengelola uang negara, pertanggungjawabannya harus sangat jelas, dan manfaatnya harus sampai ke tengah-tengah masyarakat dengan tepat dan terukur.

“Karena itu, saya bersama pimpinan berkomitmen bahwa dalam pemerintahan ini, yang namanya korupsi harus kita hilangkan sejelas-jelasnya,” ujarnya.

Sedangkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak, menegaskan pentingnya peran edukasi dan pencerahan dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.

Johanis menuturkan, kehadiran KPK bukan untuk menekan, melainkan memberikan pemahaman tentang arti dan cara mencegah korupsi agar sistem pemerintahan berjalan dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab.

“Kami hanya memberikan pencerahan dan edukasi, bukan tekanan. Kami ingin Pemerintah Kota Makassar mampu menjalankan sistem pemerintahan dengan baik agar masyarakat percaya bahwa uang mereka dikelola secara benar,” ujarnya.