PMII Bulukumba Geruduk DPRD: Tuding Program Makanan Bergizi Gratis Jadi Ladang Bisnis Politik

dapur MBG

Massa PMII Bulukumba Masuk di Gedung Paripurna dan Berorasi. (Foto: Berita.News/ Syarif)

BERITA.NEWS, Bulukumba — Puluhan massa dari Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bulukumba berbondong-bondong mendatangi kantor DPRD Bulukumba. Senin sore (6/10/2025).

Mereka berorasi di gedung legislatif, menandai puncak kekecewaan mahasiswa terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bulukumba.

Jenderal Lapangan Aksi, Ahmad Irfan, berdiri di depan barisan massa sambil menggenggam pengeras suara.

Dengan nada bergetar penuh emosi, ia menuding bahwa program MBG yang seharusnya menjadi wujud kepedulian pemerintah terhadap gizi masyarakat, kini justru diselewengkan menjadi proyek bisnis dan ajang kepentingan elit politik.

“Program ini dibiayai oleh uang rakyat! Seharusnya membawa misi sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi kenyataannya, malah jadi ladang bancakan bagi oknum tertentu,” teriak Irfan di tengah riuh sorakan massa.

Ia menegaskan, akar persoalan program MBG terletak pada dugaan keterlibatan langsung sejumlah anggota DPRD Bulukumba dalam pengelolaan dan pendirian dapur MBG.

Menurutnya, hal itu menciptakan konflik kepentingan fatal, sebab legislatif seharusnya berperan sebagai pengawas, bukan pelaksana proyek.

“Ketika wakil rakyat ikut main proyek, siapa yang mau mengawasi mereka? Ini bukan hanya pelanggaran etika, tapi pembunuhan fungsi pengawasan!” ujarnya dengan nada tinggi.

Irfan juga mengungkap sejumlah kasus yang mencoreng pelaksanaan program tersebut, seperti insiden siswa keracunan makanan serta temuan makanan berulat di menu MBG di beberapa kecamatan, termasuk Kajang dan Bontobahari.

Baca Juga :  60 CPNS Bulukumba Diadu Inovasi! Sekda Ali Saleng Tantang Peserta Latsar Ciptakan Terobosan di OPD Masing-Masing

Tak hanya menyorot dewan, PMII juga menuding Dinas Kesehatan Bulukumba ikut bertanggung jawab atas bobroknya pelaksanaan program.

Dinas yang seharusnya menjadi pengampu teknis justru dinilai “tidur” dan membiarkan dugaan penyimpangan terjadi.

“Dinkes Bulukumba gagal total! Mereka pasif, tidak transparan, dan tidak mampu menindak kecurangan. Akibatnya, program yang seharusnya menyehatkan justru menciptakan penyakit baik fisik maupun moral,” tegasnya.

Aksi unjuk rasa ini sempat menyita perhatian warga sekitar.

Massa terus melanjutkan orasi di halaman Gedung DPRD Bulukumba sambil membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan.

Mereka bersikeras agar oknum-oknum politik yang bermain dalam program MBG segera diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban.

Comment