BERITA.NEWS, Bulukumba – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bulukumba yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Syahruni Haris (Gerindra), menerima aksi unjuk rasa dari Lembaga Afiliasi Toleran Indonesia (PATI), Rabu (25/6), di halaman Kantor DPRD Bulukumba.

Aksi yang berlangsung tertib ini mengangkat isu strategis daerah, seperti dugaan penyimpangan anggaran pembangunan tribun Pantai Merpati serta maraknya aktivitas tambang galian C ilegal yang dinilai merusak lingkungan.

Koordinator lapangan, Ibrahim Ilyas, menyampaikan bahwa kerusakan atap tribun Pantai Merpati yang terjadi pasca cuaca buruk menjadi indikasi lemahnya kualitas proyek.

“Tolong pak, jangan tinggal diam melihat apa yang terjadi saat ini,” tegas Ibrahim dalam orasinya.

Ia menyoroti bahwa anggaran besar yang telah dikucurkan pemerintah untuk proyek tersebut tidak sebanding dengan hasil fisiknya.

Selain itu, Ibrahim juga mendesak DPRD segera mengambil langkah terhadap aktivitas tambang ilegal yang masih berlangsung di wilayah Bulukumba.

Menanggapi hal itu, Syahruni Haris menyampaikan apresiasi atas kepedulian Lembaga PATI terhadap pembangunan dan pengawasan pemerintahan daerah.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi tuntutan dari Lembaga PATI. Ini menjadi bagian dari kontrol publik yang sangat penting terhadap jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Bulukumba,” ujarnya.

Syahruni menegaskan DPRD tidak akan tinggal diam, khususnya menyangkut proyek Pantai Merpati dan tambang ilegal.

Ia berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.

“Kami akan tindak lanjuti secara serius bersama dinas terkait dan penegak hukum,” tegasnya.

Selain Syahruni, hadir pula sejumlah anggota DPRD lainnya seperti H. Bahtiar (Golkar), Muh. Arief HS (Gerindra), Ismail Papo (Golkar), dan Jusman (Golkar) yang turut menyimak langsung tuntutan aksi.

Aksi damai itu ditutup dengan komitmen DPRD Bulukumba untuk membawa seluruh aspirasi ke ranah pembahasan legislatif dan lintas sektor, guna memastikan solusi nyata atas persoalan yang disuarakan masyarakat.