BERITA.NEWS, Parepare — Pemerintah Kota Parepare bergerak cepat menindaklanjuti kritikan yang disampaikan anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kritik itu disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar Senin (10/06/2025).

Sebagai respons, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi (Disnakerkop) Parepare langsung berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait lainnya.

Mereka melakukan pembersihan dan penataan lokasi relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Lokasi relokasi tersebut berada di kawasan Ex Pasar Seni, Kelurahan Cappagalung, Kota Parepare.

Lokasi ini dipilih karena dinilai strategis dan memiliki daya tampung yang mencukupi.

Sebanyak 50 box kontainer direncanakan akan ditempatkan di lokasi tersebut.

Kontainer itu diperuntukkan bagi para PKL yang sebelumnya ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Parepare.

Para pedagang tersebut telah menandatangani perjanjian relokasi sebelum proses penertiban dilakukan.

Hal ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk menata kembali keberadaan PKL.

Kepala Disnakerkop Parepare, Basuki Busrah, mengatakan luas area relokasi mencapai 5.900 meter persegi.

Lahan ini dianggap cukup untuk menampung seluruh kontainer yang akan dipindahkan.

“Area ini luasnya sebesar 5.900 meter persegi. Estimasinya, kita bisa menampung hingga 50 kontainer di sini,” ujar Basuki saat ditemui di lokasi relokasi.

Basuki menjelaskan bahwa ukuran setiap kontainer milik PKL tidak seragam. Ada kontainer berukuran 3×4 meter, namun ada juga yang hanya 2×2 meter.

“Luasannya bermacam-macam. Nanti kita sesuaikan lagi dengan kondisi di lapangan, karena belum semua kontainer dipindahkan ke sini,” jelasnya.

Hingga saat ini, pihak Disnakerkop telah mengantongi data sekitar 30 pelaku usaha yang ditertibkan.

Mereka termasuk dalam daftar awal yang akan menempati lokasi relokasi.

Pemerintah berharap, dengan penataan ini, wajah kota bisa lebih rapi. Di sisi lain, para pedagang tetap memiliki tempat berjualan yang layak.

Langkah cepat ini juga dinilai sebagai upaya responsif dari Pemkot Parepare terhadap kritik publik.

Penataan ini akan terus diawasi lintas instansi untuk memastikan berjalan lancar.