BERITA.NEWS, Parepare — Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2008 oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Parepare menuai sorotan tajam dari masyarakat.

Masyarakat mempertanyakan mengapa penertiban baru digencarkan setelah 17 tahun Perda berlaku.

Mereka menilai langkah ini terlalu lambat dan terkesan reaktif.

Seorang warga, Ricky, melayangkan kritik keras terhadap Satpol PP Parepare.

Ia mempertanyakan keberadaan dan fungsi aparat selama ini.

“Kemana selama 17 tahun Satpol PP ini? Kenapa baru sekarang mau melaksanakan Perda?” ujar Ricky, Sabtu (7/6/2025).

Ricky menganggap selama ini terjadi pembiaran terhadap aktivitas PKL yang menggunakan trotoar untuk berjualan.

Hal itu menurutnya seharusnya sudah ditertibkan sejak awal.

“Saat jumlah PKL masih sedikit, kenapa tidak ditindak? Itu bisa dianggap pembiaran,” katanya.

Menurut Ricky, Satpol PP justru bertindak saat kondisi sudah kompleks.

Ini menimbulkan kesan tidak konsisten dan menyulitkan semua pihak.

“Mereka (PKL) juga pasti izin dulu ke lurah. Bukan langsung gelar dagangan,” tambahnya.

Di sisi lain, para PKL mengaku bingung dan kecewa atas tindakan Satpol PP.

Salah satunya adalah Kasim, pedagang yang ikut ditertibkan.

Kasim mengatakan bahwa sebelum berjualan, ia telah lebih dulu meminta izin kepada pihak kelurahan.

“Saya sudah izin ke lurah. Katanya boleh, asal tidak menutup semua trotoar,” jelasnya.

Ia mengaku telah mematuhi syarat tersebut. Namun tetap saja, ia bersama pedagang lain ditindak Satpol PP.

“Kami taati aturan, tapi tetap ditindaki. Kami bingung,” ujarnya dengan nada kecewa.

Kasim juga menyoroti penegakan yang tidak merata.

Ia menyebut masih banyak pedagang lain yang tidak ikut ditertibkan.

“Masih banyak yang jualan di atas trotoar tapi dibiarkan. Kenapa hanya kami?” katanya.

Warga dan PKL berharap ada kejelasan dan konsistensi dari pihak Satpol PP.

Mereka meminta tindakan dilakukan secara adil dan transparan.