BERITA.NEWS, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan. Untuk kesekian kalinya, Pemkot Parepare berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Predikat tertinggi dalam audit keuangan pemerintah tersebut diserahkan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, dalam acara resmi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Makassar, Rabu (4/6/2025).

Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menyambut penghargaan ini dengan rasa syukur dan kebanggaan. Ia menyebut capaian tersebut sebagai wujud nyata komitmen pemerintahannya dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulsel atas kerja keras dan dedikasinya dalam menyelesaikan pemeriksaan. Capaian ini adalah buah dari kerja sama dan sinergi antara eksekutif dan legislatif,” ujar Tasming.

Ia menegaskan, opini WTP bukan sekadar simbol administratif, melainkan representasi dari komitmen Pemkot Parepare dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

“Ini adalah komitmen kami untuk menjaga tata kelola keuangan yang baik, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” tegasnya.

Penyerahan LHP oleh BPK merupakan agenda tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penggunaan anggaran negara. Opini WTP diberikan ketika laporan keuangan dinilai telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tasming berharap, capaian tersebut dapat dipertahankan dan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong percepatan pembangunan di Parepare.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, turut memberikan apresiasi atas prestasi tersebut. Ia menilai bahwa opini WTP merupakan indikator keberhasilan Pemkot Parepare dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar nasional.

“WTP ini seharusnya memang menjadi standar bagi setiap pemerintah daerah. Jika belum mencapainya, berarti belum memenuhi standar. Tapi kami melihat capaian ini sebagai prestasi karena membutuhkan kerja keras seluruh perangkat daerah,” ujar Kaharuddin.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan meraih opini WTP adalah hasil sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif.

“Ini kerja tim antara pemerintah kota dan DPRD. Tanpa kerja sama dan komunikasi yang baik, capaian seperti ini tentu sulit diwujudkan,” tutupnya.

Dengan raihan opini WTP ini, Kota Parepare kembali membuktikan komitmennya menjaga integritas tata kelola keuangan daerah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah kota.