BERITA.NEWS, Bulukumba — Komisi II DPRD Kabupaten Bulukumba menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama PT. London Sumatera (Lonsum) Bulukumba, Selasa (3/6/2025).

Pertemuan ini melibatkan pihak dari Palangisang Estate dan Balombissie Estate.

Rakor digelar di Ruang Rapat Komisi II DPRD dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD, Fahidin HDK (PKB).

Ia didampingi Wakil Ketua II DPRD, Syahruni Haris (Gerindra).

Sejumlah anggota Komisi II turut hadir. Di antaranya Kaspul BJ (Demokrat), Andi Narni Nurintan (NasDem), H. Musa Lirpa (PDIP), dan Jusman (Golkar).

Topik utama rapat adalah mendorong pengelolaan program CSR PT. Lonsum agar dikendalikan oleh Pemerintah Daerah.

DPRD juga menyoroti pentingnya kontribusi fiskal perusahaan ke daerah.

Fahidin HDK menegaskan bahwa PT. Lonsum harus segera memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

“Ini penting agar pajak tidak lagi masuk ke pusat, tapi langsung ke kas daerah,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini adalah langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal Bulukumba.

“Kita ingin setiap potensi pendapatan daerah dimaksimalkan,” tambahnya.

Syahruni Haris mendukung penuh langkah tersebut. Ia menyebut NPWPD sebagai bentuk nyata tanggung jawab perusahaan.

“Ini bukan cuma kewajiban, tapi bagian dari etika bisnis terhadap daerah tempat beroperasi,” ucapnya.

Sementara itu, Andi Narni Nurintan menyoroti pelaksanaan CSR yang dinilai belum maksimal.

“CSR harus langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pengelolaan lewat Pemda akan lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Rakor juga menyepakati adanya rapat lanjutan setelah Hari Raya Iduladha.

Rapat itu akan memfinalisasi skema pengelolaan CSR dan proses validasi NPWPD.

Pihak PT. Lonsum menyatakan kesiapan untuk mendukung kebijakan tersebut.

Mereka akan berkoordinasi internal untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.

Hadir dalam rakor tersebut Sekretaris DPRD, Dr. Asnarti Said Culla, serta Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan, Andi Ayu Cahyani.

Langkah DPRD Bulukumba ini menjadi bentuk kontrol terhadap perusahaan yang beroperasi di daerah.

Tujuannya adalah agar keberadaan perusahaan memberi dampak positif yang langsung dirasakan masyarakat.