Disdukcapil Parepare Masuk 10 Besar Nasional dalam Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

disdukcapil-parepare

Kepala Disdukcapil Parepare, Hj. Suriani. (Foto: Berita.News/ Wahyu)

BERITA.NEWS, Parepare – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Parepare berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan masuk dalam 10 besar kabupaten/kota di seluruh Indonesia dalam cakupan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil merilis daftar 10 daerah dengan tingkat aktivasi IKD tertinggi.

Dari daftar tersebut, Kota Parepare menempati posisi ke-sembilan dengan persentase aktivasi mencapai 24,65%.

“Alhamdulillah, kami berhasil masuk sebagai daerah dengan cakupan tertinggi aktivasi IKD di Indonesia. Saat ini, kami telah mencapai persentase 24,65% dari target nasional sebesar 30%,” ujar Kepala Disdukcapil Parepare, Hj. Suriani, Rabu (12/03/2025).

Hj. Suriani menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong masyarakat Kota Parepare untuk segera melakukan aktivasi IKD.

Baca Juga :  Disdukcapil Parepare Rutin Gelar Pengajian, ASN Dibina Secara Spiritual

Menurutnya, penggunaan IKD sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan data kependudukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Dengan aktivasi IKD, masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi kependudukan mereka tanpa perlu membawa dokumen fisik. Ini juga membantu mengurangi potensi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang,” jelasnya.

Ia juga berharap bahwa Disdukcapil Parepare dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga masyarakat semakin terlindungi dari potensi penyalahgunaan informasi kependudukan.

Sebagai informasi, Kota Parepare menjadi satu-satunya daerah di Pulau Sulawesi yang berhasil masuk dalam 10 besar cakupan aktivasi IKD tertinggi di Indonesia berdasarkan data dari Kemendagri.

Keberhasilan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital dalam administrasi kependudukan.

Comment