BERITA.NEWS, Bulukumba – Komis Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai kembali menggelar diskusi politik di Kecamatan Ujung Loe. Minggu (28/7/2024).

Diskusi politik ini dikemas dalam Cafe Demokrasi yang diikuti puluhan masyarakat Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Turut dihadiri Komisioner Divisi Hukum, Suriadi, Sekretaris KPU Bulukumba, M Haris bersama sejumlah staf dan Mahasiswa KKN UNHAS Makassar.

Serta Nara Sumber dari Kepolisian, Bawaslu, IMM Cabang Bulukumba, Pemerhati Politik dari Bulukumba Institut, Komisioner KPU Wamil.

Dalam Cafe Demokrasi ini nara sumber membahas tentang partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Pilkada, Tantangan Penyelenggara, Politik Uang dan netralitas ASN.

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Bulukumba, Wamil Nur mengungkapkan bahwa Cafe Demokrasi ini merupakan platform yang dirancang untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi pemilih.

“Ini adalah merupakan upaya kami di KPU, untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan demi suksesnya Pilkada mendatang,” ungkapnya.

Wamil menegaskan bahwa Cafe Demokrasi bukan hanya sebagai ajang silaturrahmi, tetapi juga sebagai forum diskusi mengenai dinamika proses demokrasi di Bumi Panrita Lopi.

Ia berharap para peserta dapat menjadi penyambung lidah KPU kepada masyarakat, membantu sosialisasi mengenai penyelenggaraan Pilkada agar berjalan dengan baik.

“Harapan kami, pesta demokrasi di Kabupaten Bulukumba ini bisa mengedepankan intelektualitas, sehingga Pilkada ini benar-benar berkualitas,” ujarnya.

Kapolsek Ujung Loe, IPTU Abdul Muhaemin mengungkapkan bahwa salah satu tantangan penyelenggara Pilkada yakni bencana alam dan keamanan.

“Semoga hal itu tidak terjadi pada Pilkada 2024 ini, olehnya itu perlu melibatkan semua unsur untuk menjaga situasi demi suksesnya pesta demokrasi khususnya di Bulukumba,” jelasnya.

Sementara Ketua IMM Bulukumba, Agus Salim lebih membahas tentang partisipasi pemilih dan politik uang.

Menurutnya, untuk menghilangkan atau meminimalisir politik uang ini tentu diperlukan peran semua pihak.

Baik penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan peserta pemilu atau Pilkada.

“Tentu ini butuh waktu yang cukup lama, yang paling penting adalah komitmen semua pihak untuk menolak politik uang ini,” jelasnya.

Agus Salim juga mengungkapkan bahwa salah satu yang mempengaruhi partisipasi pemilih adalah politik uang.

Sebagai contoh misalnya, masyarakat akan menggunakan hak pilihnya atau mau datang ke TPS ketika mendapat amplop.

Begitupun peserta Pemilu, untuk mendapatkan suara yang banyak mereka menggunakan cara politik uang.

“Nah ini yang perlu ada komitmen antara peserta pemilu dengan masyarakat untuk tolak politik uang,” katanya.

Sekedar diketahui, KPU Bulukumba menggelar Cafe Demokrasi ini di 10 kecamatan.

Penulis: Syarif