BERITA.NEWS, Bulukumba – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba bekerjasama PPK Bulukumpa gelar diskusi politik yang dikemas dalam Cafe Demokrasi.

Kegiatan ini berlangsung di Warkop Sembarang, Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa, Jumat malam (26/7/2024).

Dalam Cafe Demokrasi ini membahas tentang kondisi perpolitikan saat ini menjelang berlangsungnya Pilkada 2024.

Termasuk tentang politik uang, netralitas ASN, partisipasi pemilih, peran pemuda atau kaum milenial dalam mensukseskan Pilkada 2024.

Hadir selaku narasumber dari Komisioner KPU Bulukumba, Wamil Nur, Ketua Panwascam Bulukumpa Muhammad Jafar, Ketua HMI Cabang Bulukumba, Baso Riswandi.

Turut hadir sebagai pembicara, Ahmad Arfah dari pemerhati pendidikan di Bulukumba.

Kemudian Sekretaris KPU Bulukumba, M. Haris, anggota PPK Bulukumpa, pemuda kecamatan Bulukumpa dan sejumlah mahasiswa UNHAS Makassar.

Ketua PPK Kecamatan Bulukumpa, Jahruddin mengatakan cafe demokrasi ini sebagai wadah diskusi bagi masyarakat dengan penyelenggara di Pilkada 2024.

Komisioner KPU Bulukumba, Wamil Nur mengaku dalam tahapan Pilkada saat ini, pihaknya harus memastikan seluruh hak pilih masyarakat.

“Warga negara ini tidak boleh hilang hak pilihnya. Karena itu telah diatur oleh undang-undang,” ujarnya.

Selain itu, Wamil menyampaikan bahwa gelaran cafe demokrasi ini juga sebagai ajang sosialisasi tentang Pilkada 2024.

“Ini juga sebagai wadah informasi ke masyarakat jika Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang,” ungkapnya.

Olehnya itu, KPU Bulukumba selalu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lainnya dalam setiap kegiatannya.

“Pentingnya melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda untuk membantu kita terkait informasi pelaksanaan Pilkada 2024,” ujarnya

Ia juga membeberkan jika tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mencapai 75 persen lebih. Diharap pada Pilkada 2024 ini dapat meningkat.

Sementara, Ketua Panwascam Bulukumpa Muhammad Jafar mengurai pentingnya pengawasan pada Pilkada 2024 ini.

Terutama pengawasan pada netralisasi ASN, TNI dan Polri. Olehnya saat ini pihaknya telah membentuk pengawas di tingkat desa dan kelurahan.

Penulis: Syarif