BERITA.NEWS, Bulukumba – Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulsel melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) di tiga kantor UPT.

Kantor UPT yang dimaksud yakni Lapas Kelas IIB Takalar, Rutan Kelas IIB Bantaeng, dan Lapas Kelas IIA Bulukumba.

Monev tersebut terkait pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).

Tim Kanwil Kemenkumham Sulsel ini melaksanakan Monev dari tanggal 15 hingga 17 Juli 2024.

Koordinator Tim Monev, Ahmad Mille, menyatakan tujuan dari Monev ini adalah untuk memantau pelaksanaan TI dan pemanfaatan laman SIPPN.

“Kami ingin memastikan apakah pelaksanaan TI dan layanan publik di ketiga UPT tersebut telah dipublikasikan atau tidak,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak menegaskan pentingnya memaksimalkan informasi layanan publik di UPT agar dapat diakses dengan baik oleh masyarakat.

Sebelum membuat aplikasi yang mendukung tugas dan fungsinya, UPT harus mendapatkan persetujuan melalui situs Sistem Data dan Teknologi Informasi (SIMDATIN) milik Pusdatin Kemenkumham.

“Selama Monev, tim menemukan bahwa sarana dan prasarana TI di UPT masih kurang memadai, serta kekurangan SDM TI untuk menunjang kegiatan di UPT,” ungkap Liberti Sitinjak.

Tim Monev menyarankan agar seluruh layanan publik diunggah ke laman SIPPN untuk memudahkan akses oleh masyarakat dan juga memaksimalkan menu pemberitaan di laman SIPPN.

Kepala Lapas Kelas IIA Bulukumba, Mut Zaini menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan tim Monev bersama rombongan.

“Terima kasih atas perhatian dari Kanwil Kemenkumham Sulsel dalam upaya memaksimalkan TI serta meningkatkan penyelenggaraan SIPPN,” ucapnya.

Pihaknya berharap untuk terus mendapatkan dukungan dan pendampingan dalam penggunaan TI serta penyelenggaraan SIPPN agar dapat lebih baik ke depannya.

Penulis: Syarif