Akademisi UP Tolak Risnandar Mahiwa Sebagai Pj Bupati Jeneponto, Ini Alasannya

bupati-jeneponto

Risnandar Mahiwa bersama Mendagri Tito Karnavian saat penyerahan DIPA 2024. (Foto: Ist)

BERITA.NEWS, Jeneponto — Dua nama mencuat dan menjadi perbincangan diberbagai kalangan. Pasalnya dua nama itu disebut-sebut sebagai calon Pj Bupati Jeneponto.

Nama itu adalah Risnandar Mahiwa dan Jayadi Nas yang diisukan dan beredar dibeberapa grup WhatsApp disebut sebagai calon Pj Bupati Jeneponto.

Namun dari kedua figur tersebut, nama yang paling santer diisukan bakal menjabat sebagai Pj Bupati Jeneponto adalah Risnandar Mahiwa.

Pasalnya, Pria kelahiran Luwu Banggai, Sulawesi Tengah itu diduga memiliki kedekatan khusus dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Hal itu terlihat dalam salah satu foto yang beredar dimana Risnandar Mahiwa tertangkap kamera bersama Mendagri Tito Karnavian saat penyerahan DIPA 2024.

Pantauan BERITA.NEWS, Jumat (8/12/2023), ada salah satu grup WhatsApp yang ramai mendiskusikan soal Pj Bupati Jeneponto.

Dimana dalam grup WhatsApp tersebut tergabung sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat yang aktif mendiskusikan terkait calon Pj Bupati Jeneponto.

Nama Risnandar Mahiwa selalu muncul dalam diskusi grup WhatsApp itu. Pasalnya disebut sebagai calon kuat Pj Bupati Jeneponto. Hal itu menimbulkan reaksi terhadap masyarakat Jeneponto.

Tentunya muncul pro dan kontra atas nama calon Pj Bupati Jeneponto. Ada yang menolak dan ada yang setuju.

Salah satu yang menolak keberadaan Risnandar Mahiwa sebagai Pj Bupati Jeneponto adalah Akademisi Universitas Pancasakti, Hardianto Haris.

Alasan penolakan ini dilakukan karena sosok Risnandar Mahiwa merupakan orang luar yang notabenenya bukan asli pribumi.

“Saya adalah putra Jeneponto, ingin menyikapi dan mewakili masyarakat Jeneponto menolak Pj Bupati yang bukan asli Jeneponto,” ujar Hardianto Haris, Jumat (8/12/2023) sore.

Selain alasan tersebut, Hardianto juga menyebut beberapa faktor atas penolakan tersebut.

“Alasannya masyarakat Jeneponto membutuhkan pemimpin yang memahami kondisi wilayah dan memahami kondisi geopolitik,” jelasnya.

“Oleh sebab itu, sebaiknya Pj Bupati Jeneponto adalah orang pribumi,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu warga asal Kecamatan Tarowang bernama Adnan mengaku merasa khawatir apabila Risnandar ditunjuk sebagai Pj Bupati Jeneponto oleh Kemendagri.

“Saya khawatir Risnandar tak mampu menjaga netralitas Pemilu yang akan berlangsung di tahun 2024 karena Jeneponto merupakan salah satu wilayah yang masuk zona merah di Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Sehingga Ia berharap agar Kemendagri lebih teliti dalam memilah pemimpin yang berkompeten di Kabupaten Jeneponto.

“Masih banyakji figur-figur lokal yang mempunyai kemampuan yang berkompeten di Jeneponto, ada Sekda Jeneponto Muh Arifin Nur, Jayadi Nas dan Baharuddin Pabba,” sebut Adnan.

Diketahui, beberapa hari terakhir sejumlah nama atau figur kompeten sebagai calon Pj Bupati Jeneponto mencuat.

Figur yang dinilai berkompeten seperti Kepala Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni IPDN, Drs Baharuddin Pabba, Staf Ahli Bidang Kesra Pemprov Sulsel, Dr Jayadi Nas dan Sekda Jeneponto, Muhammad Arifin Nur.

 

Penulis: Muh Ikbal

Comment