Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Gowa Ajak Media dan Ormas Jadi Pengawas Partisipatif

BERITA.NEWS, Gowa – Guna menguatkan pengawasan partisipatif jelang Pemilu 2024 mendatang, Bawaslu Kabupaten Gowa menggelar Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi media, kelompok komunitas, dan tokoh agama. Giat ini berlangsung di Hotel Remcy Panakukkang, Makassar. Sabtu (11/11).

Koordinator Divisi Pencegahan, Humas, dan Parmas Bawaslu Kabupaten Gowa, Juanto mengatakan, pada pengawasan partisipatif, Bawaslu memiliki keterbatasan dari segi jumlah.

Olehnya itu, dalam Peraturan Bawaslu tahun 2023 tertera bahwa seluruh elemen yang terlibat dan aktif dalam proses demokrasi, baik itu media, kelompok komunitas, tokoh agama, memiliki peran yang sama seperti Bawaslu selaku pengawas.

“Atas dasar peraturan Bawaslu 2023 tersebutlah, maka pihaknya pun merasa elemen tersebut adalah pengawas partisipatif, dimana media, dan Ormas punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, melakukan pencegahan dan melakukan pelaporan sementara Bawaslu melakukan penindakan,” Kata Juanto.

Hal tersebutlah yang kemudian secara sadar Bawaslu menganggap bahwa tidak cukup dengan Bawaslu sendiri untuk melakukan pengawasan.

Mengingat angka pendaftar calon legislatif di Kabupaten Gowa saja mencapai 400 orang.

“Karena dari segi calon saja di Kabupaten Gowa itu kurang lebih 400 calon, bisa dibayangkan kalau Bawaslu dengan kapasitas yang ada hanya 150-an lebih pengawas, dimana terdapat 5 di Kabupaten, 3 di kecamatan, 54 di 167 desa kelurahan. Sementara calonnya ada 400 belum termasuk tim pemenangan, tim kampanye tim lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Sulsel, Syaiful Jihad mengatakan, pentingnya pendidikan politik dikalangan masyarakat. Karena pentingnya hal tersebut, dirinya berharap Bawaslu dapat mendorong proses pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Gowa.

“Pendidikan politik tentu perlu diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat kita betul-betul paham betapa pentingnya menyalurkan aspirasi sesuai dengan apa yang menjadi harapan Kita, ” katanya.

Dengan begitu, tidak terjadi hal-hal yang bisa mendistorsi nilai demokrasi itu sendiri, dalam hal ini politik uang misalnya.

“Politik uang karena sifatnya transaksional orang memilih diberi uang, orang memilih karena dijanji, orang memilih karena diberi barang, dan lainnya. Hasil riset di Gowa kemarin kan termasuk di 2019 istilah politik uang ini tidak mesti hanya dimaknai transaksi uang tapi bagi-bagi sembako, bahkan ada bagi-bagi voucher, ada banyak macam, ” ujarnya.

Menurutnya, ketika politik transaksional ini terjadi maka jangan harap apa yang menjadi harapan Kabupaten Gowa untuk membawa daerah yang lebih baik pun akan sulit diwujudkan.

  • Putri

Comment