Kuasa Hukum 28 User: Hakim Untungkan Aksa Mahmud di Sengketa Tanah

BERITA.NEWS,Makassar– Kuasa Hukum 28 user Syamsuddin menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpihak ke Pengusaha Aksa Mahmud di kasus sengketa tanah di Jalan Hertasning baru.

Syamsuddin mengatakan ada pelanggaran etik yang Majelis Hakim atas nama Farid Hidayat selaku ketua dalam putusan amar gugatan pengusaha Aksa Mahmud, merugikan kliennya 28 user.

“Majelis Hakim lucu, malah sempurnakan amat putusan penggugat pada angka 4,5 dan kemudian

mengabulkan apa yang tidak di minta oleh pelawan yaitu Aksa Mahmud, ini tindakan ultra petita amarnya berubah,” ucapnya.

Majelis Hakim melakukan perubahan amar perkara No. 409/Pdt.Bth/2021/PN.Mks tertanggal 18 November 2021. Sikap ini di nilai sangat tidak adil dan arif sebagai Hakim pengadi.

“Pelanggaran ini sudah kami laporkan ke ketua Mahkamah Agung. Kedua Ketua Komisi Yudisial, kami juga akan ke Menko Polhukam,” ujarnya.

Lebih lanjut, Syamsuddin menjelaskan awalnya lahan seluas 1.850 M² merupakan bentuk pertanggungjawaban pemilik bangunan kondotel Multi Niaga Junction atas nama Mubyl Handaling kepada kliennya  28 orang.

Alasannya, bangun 21 lantai dengan 33 kamar telah terbeli 28 orang ini harusnya selesai 2015 lalu nyatanya tidak terealisasi. Sehingga para pembeli ini menuntut ganti rugi ajukan wanprestasi atas objek tersebut.

Pihak tergugat dengan nomor perkara nomor 335/PDT/2018/PN.Mks akhirnya legowo menyerahkan luas tanah 1.850 M² atas nama Mubyl Handalin dengan akta jual beli No.48/KR/TV/2002.

Lalu kemudian, 22 Juli 2020 terbit permohonan eksekusi No. 20 EKS/2020/PN.Mks atas Putusan No. 198/Pdt.G/2009/PN.Mks

oleh Pemohon yaitu Aksa Mahmud kepada pihak yang menguasai obyek yaitu Suarman dkk selaku para user.

Dalihnya tanah tersebut telah wakafkan oleh Mubyl Handaling bersama- sama dengan Aksa Mahmud, Bora, Farida Kasim dan Andi Baso Abdullah.

Kuasa Hukum Aksa mahmud bahkan melaporkan 28 user ini ke penyidik dugaan pemalsuan surat, penggelapan hak atas barang tidak bergerak dan penyerobotan tanah. Semua laporan tidak terbukti.

“Pihak Aksa mahmud tidak henti-hentinya lalu mengajukan pula perlawanan atas pihak ketiga (derden Verzet) terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)

atas AKTA JUAL BELI Nomor 48/KR/IV/2002 atas Mubyl Handaling dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 335/PDT.G/2018/PN.Mks

Tanggal 26 Maret 2019 dengan register Perkara No. 409/Pdt.Bth/2021/PN.Mks tertanggal 18 Nopember 2021,” tuturnya.

Syamsuddin mengatakan dalam perkara No. 409/Pdt.Bth/2021/PN.Mks. Ada 8 poin amar putusan. Pada 4.5 dan 6 dengan segaja Majelis Hakim lakukan penambahan kalimat. Hal ini tentu menjadi pelanggaran etik.

“Bahwa selain tidak adil, penambahan tersebut terbukti Majelis Hakim telah bersikap tercela dengan

mencoba menyempurnakan dan atau memperbaiki amar putusan yang diminta oleh Pelawan,” tegasnya.