BBKP Makassar Minta Perketat Lalu Lintas Hewan di Jeneponto, PMK Capai 689

Kepala BBKP Makassar Lutfie Natsir pantau Wilayah Kerja di Jeneponto (ist)

BERITA.NEWS,Makassar- Angka kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan masih tinggi di Sulsel, Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Kementan minta pengetatan lalu lintas Hewan.

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi, kasus PMK terjadi di 14 Kabupaten dan Kota tercatat 1.589 ekor terjangkit. Jeneponto tertinggi 689 kasus.

Kepala BBKP Makassar Lutfi Natsi pun secara khusus melakukan pantauan di Wilayah Kerjanya di Jeneponton.

Ia meminta penaggungjawab daerah melakukan sinergi instansi antisipasi penyebaran PMK dengan meperketat pengawasan lalu lintas hewan di Jeneponto.

“Kami di Karantina Pertanian Makassar telah melakukan Bio Security Maximum. Pengawasan port to port telah kami lakukan, mengantisipasi merabaknya wabah PMK

Baca Juga :  Bupati Luwu Sidak Sejumlah OPD Pastikan Pelayanan Berjalan Baik

maka sinergi antar instansi harus semakin di perkuat sebagai ujung tombak pengawasan lalulitan hewan rentan PMK,” ucapya.

Lutfi mengatakan BBKP Makassar senantiasas siap melakukan sinergi lintas intansi mengantisipasi penyebaran virus PMK tersebut.

“Semua harus upayakan agar nantinya Sulsel kembali menjadi zona hijau. Dengan penanganan yang tepat dan ketat, kita berharap dapat memutus mata rantai penyebaran PMK ini,” ujarnya

Lebih lanjut, Kepala BBKP Makassar ini mengatakan hasil tinjauan di lapangan Wilayah Kerja di Jeneponto, tidak ada aktivitas hewan keluar masuk di Pelabuhan.

Baca Juga :  Peringati HKG Ke-50 PKK, Basmin: TP PKK Memiliki Power yang Luar Biasa

“Untuk sementara tidak ada pemasukan hewan rentan PMK. Tapi untuk komoditi pertanian lainnya tetap normal,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanganan PMK oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini terintegrasi dengan Kementrian dan Lembaga terkait.

Satgas PMK telah menerapkan strategi penangan PMK antara lain biosecurity, pengobatan, vaksinasi dan pemotongan bersyarat.