Excavator Diduga Beroperasi di Tambang Galian C Ilegal, ini Penjelasan Kadis Perikanan Luwu

BERITA.NEWS, Luwu – Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, Baharuddin, angkat suara terkait dengan excavator di dinasnya.

Baharuddin mengaku perlu menjelaskan tudingan excavator yang diduga beroperasi pada tambang galian C ilegal di Sungai Bajo.

Ia secara gamblang menjelaskan tudingan tersebut bermula ketika Kepala Desa Tallang Bulawang menyewa excavator untuk menggali drainase.

“Alat (excavator) tentunya menyeberang Sungai (Bajo) jika ingin ke Tallang Bulawang ataupun sebaliknya,” kata Baharuddin, Senin (25/7/2022).

Di Desa Tallang Bulawang, excavator bekerja satu setengah hari atau sebelum Hari Raya Idul Adha lalu.

Setelah bekerja di Desa Tallang Bulawang, Baharuddin memerintahkan operator untuk memulangkan alat pada hari Senin (11/7/2022).

“Saya memerintahkan agar alat dikembalikan ke workshop Dinas PU karena sebelumnya sudah ada rekomendasi dari DPRD agar alat ditarik karena sudah tidak layak bekerja,” jelasnya.

Namun pada Senin itu, ada warga yang menemukan alat sedang bekerja di Sungai Bajo.

Baca Juga :  Bupati Luwu Terima Penghargaan Kementerian Kesehatan RI atas Capaian 97,28 Persen Vaksinasi BIAN

Mengeruk material lalu dipindahkan ke mobil tongkang.

“Kalau soal itu saya tidak tahu, tidak ada perintah dari saya,” tegasnya.

Baharuddin telah memanggil operator terkait dengan hal itu.

“Saya meminta penjelasan kepada operator dan penjelasannya bahwa dia membatu tetangganya yang meminta tolong kepada dirinya,” jelasnya.

Baharuddin menambahkan, excavator tersebut merupakan pengadaan tahun 2016 dengan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU).

Kemudian dia menerima alat pada tahun 2021 dari kepala dinas sebelumnya.

Kondisi alat saat dia terima banyak mengalami kerusakan.

“Bisa kita lihat sendiri kondisi alat saat saya terima,” papar Baharuddin sembari memperlihatkan foto excavator saat pertama dia terima.

Sebelum lebaran Idul Adha 10 Juli 2022 lalu, surat rekomendasi penarikan alat untuk dikembalikan ke Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah (BPKAD) terbit.

“Memang sudah ada rekomendasi dari DPRD, karena alat sudah tidak mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan asli daerah,” tuturnya.

Baca Juga :  Basmin Instruksikan Inspektur Daerah Segera Mencanangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih

Selama ini, lanjut Baharuddin, alat diperuntukkan untuk kerja sosial dan sesekali disewakan.

Seperti membenahi tambak warga saat banjir dan bencana alam lainnya.

“Target PAD kami pada tahun 2021 yakni Rp 110 juta, tapi realisasi hanya Rp 50 juta, karena alat sudah tidak layak bekerja maksimal,” tuturnya.

Sebelumnya, excavator milik Dinas Perikanan Luwu diduga melakukan tambang galian C ilegal di Sungai Bajo, Kecamatan Bajo.

Tudingan itu ditepis kepala dinas dengan memberikan penjelasan kepada sejumlah awak media di Essence Cafe, Belopa, Luwu, Sulsel.