DJKN Beri Keringanan Piutang ke 9 Pasien RS dan 10 UKM di Sulsel

BERITA.NEWS,Makassar– Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulseltrabar memberikan bantuan keringanan piutang untuk masyarakat dan pelaku UKM di Sulsel.

Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Ircham dalam keterangannya mengatakan sasaran crash program keringanan utang 2022 di Sulsel ada 31 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang masuk.

“Ada 9 Pasien RS nilai utang Rp 78 juta,
10 UKM nilai utang Rp 4,42 miliar dan 12 dari Kementerian dan Lembaga (K/L) nilai utang Rp 0,23 miliar,” sebutnya.

Hanya saja, pihak DJKN Sulseltrabar tidak menyebutkan detail berapa besaran keringanan utang yang masyarakat dan UKM dapatkan.

“Realisasi Crash Program Keringanan Utang 21 berkas di setujui jumlah keringanannya Rp 248,3 juta,” jelasnya.

Melihat persyaratan di website resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI ada beberapa poin yang debitur mesti penuhi.

Baca Juga :  Gubernur Sulsel Lepas Ekspor Hasil Perikanan dan Kelautan Rp 6,5 M Binaan Astra

Pemberian keringanan ini sesuai PMK No. 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/kelola oleh PUPN/DJKN dengan Mekanisme Crash Program.

Selanjutnya, Penanggung Utang terlebih dahulu mengajukan permohonan surat tertulis kepada Kepala KPKNL ke alamat kantor KPKNL maupun secara elektronik ke alamat surat elektronik (e-mail) KPKNL.

Surat permohonan harus lengkap dengan persyaratan administrasi, yaitu kartu identitas dan dokumen pendukung yang meliputi:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dan/atau Surat Keterangan Terdampak Bencana dari Pejabat Kelurahan/desa pada;

2. Surat Keterangan sebagai UMKM, atau KPR-RS/RSS dari Pejabat yang berwenang;

3. Surat Keterangan Lurah/Desa/Instansi bahwa Penanggung Utang tidak diketahui keberadaannya dan Surat Pernyataan bermeterai dari Penjamin Utang yang berisi kesanggupan bertanggung jawab jika terjadi gugatan.

Baca Juga :  Gubernur Sulsel Lepas Ekspor Hasil Perikanan dan Kelautan Rp 6,5 M Binaan Astra

Surat ini di buat oleh Penjamin Utang jika Penanggung Utang tidak di temukan keberadaannya;

5. Pada Penanggung Utang yang telah di urus oleh PUPN lebih dari 10 tahun, cukup dengan surat pernyataan di sertai dua orang saksi;

6. Surat Keterangan Waris, Fatwa Waris, atau Akta Notaris yang menerangkan ahli waris yang sah, apabila Penanggung Utang telah meninggal dunia.