Bastian Lubis Jabat Ketua TGUPP Kaltara, Targetkan 3 Hal Ini

Rektor UPA Bastian Lubis (BERITA.NEWS/Andi Khaerul).
Rektor UPA Bastian Lubis (BERITA.NEWS/Andi Khaerul).

BERITA.NEWS,Makassar– Pengamat Keuangan Negara Bastian Lubis jabat Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kalimantan Utara (Kaltara) per 1 April 2022.

Bastian Lubis mengatakan pihaknya akan memfokuskan pada 3 hal pembangunan di Kaltara dimasa kepemimpinan Zainal A Paliwang sebagai Gubernur dan Yansen TP Wakil Gubernur.

“Pertama kami ingin IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kaltara naik. Perekonomian, kesehatan, pendidikan harus naik,” ujarnya di Universitas Patria Artha. Sabtu (16/4/2022).

Bastian mengatakan hal kedua yakni, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi target TGUPP. Mengingat Kaltara salah satu daerah yang punya potensi kekayaan alam besar.

Apalagi penetapan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kedua PAD harus naik. Karena ada potensi sangat besar, kami duga ada pembiaran atau ada oknum. Ketiga turunkan tingkat kemiskinan,” ujarnya.

Baca Juga :  Syukuran HUT Bhayangkara, Kapolres Luwu Tegaskan Tugas Polri Lebih Baik

Olehnya itu, mantan Auditor senior BPK RI ini menilai semua Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mesti komitmen hadirkan percepatan di Kaltara.

“Nah dengan stabilisasikan eselon II, III dan IV. Mengkonsolidasikan dinas terkait. Saya per 1 april menjabat jadi 6 bulan harus berubah kalau tidak kami evaluasi kepala dinasnya,” tegasnya.

Menurut, Bastian IPM di Kaltara masih sangat rendah, perlu ada atensi khusus pemerintah. Termasuk menggali potensi pendapatan.

“Jadi harus ada reformasi kepala dinas di sana harus di ubah mindset jadi bagi saya Kaltara ini raksasa besar yang tertidur. Punya potensi kekayaan alam besar,” ujarnya.

Baca Juga :  BKPSDM Luwu Gelar Latsar PNS Formasi 2021

Lebih lanjut, Bastian menilai sejak Kaltara menjadi Provinsi baru sudah ada Rp 21 ,2 Triliun untuk menjalankan pemerintahan termasuk pembangunan. Namun, belum terasa maksimal di masyarakat.

“Sejak 9 tahun lalu berdiri Kaltara sudah Rp 21.2 T uang disana. Tapi kelihatannya ada salah kelola, ini pendapat subjektif saya sebagai ahli keuangan negara.

Masih banyak dinas sewa kantor. Uang itu harusnya punya daya ungkit. Dari APBD kita bisa baca ini daerah mau kemana,” pungkasnya.