Gubernur Sulsel: BUMDes Jadi Penggerak Ekonomi Pedesaan

Kepala Dinas PMD Sulsel Muhammad Saleh membacakan sambutan Gubernur Andi Sudirman (BERITA.NEWS)

BERITA.NEWS,Makassar– Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (Andalan) tekankan pentingnya penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi di wilayah pedesaan.

Hal ini ia tekankan melalui sambutan tertulis Gubernur Sulsel oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Muhammad Saleh di Rakortek Penguatan BUMDes,

Serta Percepatan Transformasi Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan Menjadi Bumdes Bersama di Hotel Four Poin Makassar. Kamis (7/4/2022).

Hadir Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kementerian Desa dan PDTT Ir. Herlina Sulistyorini, M.Si dan dan Kaban Pengembangan SDM Kemendes.

Turut pula Kepala Dinas PMD Provinsi, Kepala Dinas PMD Kabupaten dan Kepala Inspektorat Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.

Baca Juga :  Pemprov Sulsel Terapkan 'Nine Box Talent Management' Tentukan Jabatan Pratama

Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara.

“BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa tentu kami harapkan dapat menggerakkan ekonomi perdesaan, melalui pengelolaan unit usaha maupun kerjasama dengan pihak lain,” ucapnya.

Lebih lanjut, M Saleh mengatakan hadirnya regulasi baru yang mengatur BUMDes dalam PP nomor 1 tahun 2021 semakin membuka peluang untuk mengembangkan usahanya.

“Salah satunya karena BUMDes telah wajib berbadan hukum. Peluang-peluang seperti ini, harus desa manfaatkan untuk menggali potensi/kekayaan di sektor pertanian, peternakan, perikanan maupun sektor pariwisata dan lainnya,” jelasnya.

Baca Juga :  DKP Sulsel Tanam 38 Ribu Mangrove di Bone

Olehnya itu, perlu ada kreatifitas dari pada pengurus BUMDes dalam mengelola dan mengembangkan potensi aset desa.

“BUMDes adalah milik Desa, bukan milik aparat atau pengurus, sehingga harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam menggali ide-ide,

tujuan akhir yakni kesejahteraan masyarakat desa,” tegasnya.

Dari 2,255 di Sulawesi Selatan ada 2,232 BUMDes, namun baru 102 yang telah berbadan hukum.