Webinar KBR, Sorot Ketegasan Pemerintah Soal Penyederhanaan Struktur Cukai

Webinar KBR Penyederhanaan Struktur Cukai Rokok (BERITA.NEWS)

BERITA.NEWS, Makassar – Kantor Berita Radio (KBR) menggelar webinar soroti ketegasan dan komitmen pemerintah soal Penyederhanaan Struktur Cukai Rokok yang tidak pernah terealisasi baik, sejak digagas tahun 2017 lalu.

Webinar kali ini hadirkan narasumber. Peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial (PPKJS) Universitas Indonesia (UI) Riski Kusuma Hartono, Rektor ITB Ahmad Dahlan Mukhaer Pakana, Senior Advisor Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia Rafendi Djamin.

Jika melihat keseriusan pemerintah, hingga saat ini kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2022 belum juga diumumkan. Seperti benang kusut, setiap tahun kebijakan CHT tak henti menjadi polemik dan perdebatan. Prioritas dan arah kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia pun jadi pertanyaan.

Utamanya terkait komitmen pemerintah untuk mengurangi jumlah perokok anak yang menurut data Riset Kesehatan Dasar Nasional (Riskesdas) tahun 2018, prevalensinya naik dari 7,2% (2013) menjadi 9,1% pada 2018. Peningkatan cukup signifikan.

Olehnya itu, kenaikan tarif cukai dan penyederhanaan struktur cukai menjadi opsi reformasi fiskal dalam mendukung target pengendalian tembakau ini, hanya saja sudah setahun berjalan, upaya pengendalilan melalui reformasi fiskal ini tak kunjung terjadi.

Baca Juga :  Puji Muhardi Terpilih Jadi Ketua Umum DPP AKLI 2021-2026

Struktur cukai di Indonesia menjadi salah satu struktur yang paling rumit di dunia dan menyebabkan variasi harga rokok
sangat lebar di pasaran sehingga memberikan banyak opsi bagi konsumen, bukan untuk berhenti, tapi untuk merokok dengan harga yang lebih murah.

PPKJS Universitas Indonesia (UI) Riski Kusuma Hartono dalam materinya menyampaikan data World Bank (2018) menilai strata tarif cukai rokok di Indonesia masih tergolong rumit. Konsekuensinya harga menjadi murah. Perokok makin meningkat.

“Tarif cukai idealnya sederhana dan satu tarif merupakan instrumen paling penting untuk menurunkan konsumsi rokok, pada saat yang sama penerimaan negara dari cukai meningkat, pengadministrasian cukai semakin efektif,” jelasnya.

Menurutnya, harga murah dari rokok berdampak banyak ditengah masyarakat. Apalagi, menimbulkan penyakit berbahaya setidaknya menyumbang 23 persen kasus kanker, kematian dini terjadi pada perokok pasif.

“Ini juga membebani negara, penerimaan cukai. Habiskan 59 persen klaim BPJS kesehatan. Prevalensi perokok semakin mengkhawatirkan,” jelasnya.

Baca Juga :  Biar Kasus NA Terang-benderang, LAKSUS Minta KPK Keluarkan Sprindik Baru

Sementara itu, Rektor ITB Ahmad Dahlan Mukhaer Pakana mengatakan adanya pasal 5 ayat 4 undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai mempengaruhi komitmen pemerintah penyederhanaan Struktur. Apalagi, menjadi salah satu sumber penerimaan negara.

“Maka kenaikan cukai juga tanyalah ke pelaku ushaa industri, pasal ini sangat memihak ke industri, dan sangat diskriminatif. Ada persoalan ekonomi politik didalamnya,” tegasnya.

Selanjutnya, Senior Advisor Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia Rafendi Djamin menyinggung kesejahteraan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang mesti dijamin oleh negara.

“Kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia. Ada 3 elemen penting negara, menghargai, melindungi dan memenuhi dan merealisasi secara progresif,” paparnya.

 

Andi Khaerul