Anggota DPR Ajak Masyarakat Terus Galakkan Gerakan Disiplin Prokes

Dokumentasi: Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Christina Aryani. (ANTARA/HO-DPP Partai Golkar)

BERITA.NEWS, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengajak masyarakat untuk terus menggalakkan gerakan disiplin protokol kesehatan (prokes) karena hingga saat ini belum sepenuhnya dilakukan oleh masing-masing individu dengan tertib.

“Contohnya, masyarakat di desa-desa sudah banyak yang meninggalkan pemakaian masker,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Oleh karena itu, adanya penurunan kebiasaan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan secara berkelanjutan harus terus diingatkan dan digalakkan karena merupakan tugas bersama dalam upaya melawan pandemi COVID-19.

“Jangan lelah untuk tertib menerapkan protokol kesehatan, ini menjadi satu-satunya jalan melindungi diri dan keluarga di luar vaksinasi,” kata Christina.

Baca Juga :  PDIP Instruksikan Kadernya Waspadai COVID-19 Varian Omicron

Menurut dia, melonjaknya kasus COVID-19 pascalibur akhir tahun sebelumnya harus menjadi catatan dan pelajaran penting serta sudah sepatutnya menjadi perhatian bersama.

“Berdasarkan pengalaman, peningkatan kasus selalu terjadi pascalibur panjang, ini yang perlu diwaspadai,” kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

Dia menilai pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif yang sewajarnya dan harus didukung rakyat demi kebaikan bersama. Pola-pola pengetatan menjelang dan pascalibur panjang harus diterapkan.

“Kita bersyukur sejauh ini pandemi di Indonesia berhasil dikendalikan, jangan sampai lengah karena akan menyulitkan upaya penanganan dan perbaikannya nanti,” kata dia.

Kemudian, berdasarkan catatan atau data yang diterima oleh DPR hingga Minggu (14/11) 2021, total vaksinasi nasional dosis pertama sudah mencapai 62,6 persen. Sedangkan dosis kedua sudah mencapai 40,4 persen.

Baca Juga :  PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD pada Pemilu 2024

“Saya optimis target 70 persen vaksinasi dosis pertama dapat tercapai di akhir tahun 2021. Tapi, berbicara tentang herd immunity diperlukan dua kali vaksinasi untuk mendapatkan kekebalan komunal,” ujar anggota DPR dari Fraksi Golkar tersebut.

  • ANTARA