Rencana Gaji Pegawai Kontrak Naik, Dewan Sambut Baik Rencana Pemkot Makassar

Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar, Mario David. (IST)

BERITA.NEWS, Makassar – Rencana Pemerintah Kota Makassar menaikan gaji pegawai kontrak dari 1,5 juta per bulan menjadi 2,3 juta mendapat sambutan hangat dari DPRD Kota Makassar. Jumlah ini naik sekitar Rp1 juta dari yang sebelumnya.

Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar, Mario David mengaku mendukung usulan tersebut. “Kita setuju aja, Ini untuk lebih memanusiakan manusia yang bekerja di kota Makassar,” kata Mario,

Ia juga mengatakan sepakat dengan adanya evaluasi dari pemerintah kota ihwal pegawai kontrak yang dinilai sudah membludak. Pasalnya, ada banyak nama yang tercantum sebagai kontrak yang ditengarai fiktif. “Itu tadi, mungkin jumlah (honorer) kita kurangin, tapi kualitas kerja dan gaji sepadan. Sesuai dengan kapasitasnya,” jelasnya.

“Jadi orang yang bekerja dengan baik kemudian kita dobel gajinyan kalau perlu, bagus itu supaya UMR semuakan,” lanjutnya Ia pun menegaskan bakal terus mendorong usulan ini pada penepatan APBD 2022.

Baca Juga :  Kunjungi Asrama Luwu di Makassar, Ini Pesan Bupati Basmin Mattayang

“Perlu didorong 2022 kita coba mainkan itu, ini sementara ini, saya minta datanya PDAM, minta datanya apa segala macam, itu ada direktur umumnya,” paparnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan dirinya akan lebih dulu melakukan evaluasi terhadap ribuan pegawai kontrak yang ada. Ia hendak memastikan bahwa seluruh pegawai kontrak tidak ada yang fiktif.

“Segera dievaluasi dan dieksekusi setelah penetapan APBD tahun 2022. Dengan kenaikan gaji itu, pemerintah bisa menghemat pengeluaran hingga Rp165 miliar bila dibandingkan pada pagu anggaran sebelumnya sebesar Rp500 miliar lebih,” ucap Danny Pomanto, Selasa, 9 November 2021.

Senada dengan itu, Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan kenaikan gaji pegawai kontrak direncanakan bakal dilakukan tahun 2022.

Baca Juga :  Kunjungi Asrama Luwu di Makassar, Ini Pesan Bupati Basmin Mattayang

“Kalau nanti sudah ada evaluasi, sudah ada analisis jabatan dan beban kerja, baru mungkin kita bisa naikkan,” tutur Helmy.

Dari analisis Bappeda terkait beban kerja dan analisis anggaran, kenaikan gaji honorer hingga Rp2,3 juta bisa dilakukan dengan melakukan pemangkasan jumlah pegawai kontrak. Kata dia, jika saat evaluasi ditemukan pegawai kontrak fiktif, anggaran kenaikan gaji tenaga kontrak bisa dilakukan.

“Evaluasinya nanti Desember 2021. Hasilnya itu tentu akan berdampak dampak atas kenaikan honor pegawai kontrak. Tapi nanti BKD yang evaluasi,” pungkasnya.