Pemprov Sulsel Pangkas APBD Perubahan 2021 Sebesar Rp 268 Miliar

Kepala Bappelitbangda Pemprov Sulsel Andi Darmawan Bintang (BERITA.NEWS)

BERITA.NEWS, Makassar – Pelaksana Tugas (Plt) Gubenur Sulsel kembali lakukan pemangkasan atau refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di perubahan tahun ini. Senin (1/11/2021).

Informasi yang dihimpun BERITA.NEWS besaran anggaran yang dipangkas sebesar Rp 268 miliar. Refocusing yang dilakukan Pemprov Sulsel ini sudah kali ke-tiga selama APBD tahun 2021.

Refocusing anggaran sebesar Rp 268 miliar itu didapat dari pemangkasan anggaran 53 Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel. Paling banyak di Dinas Pendidikan sebanyak Rp 105 miliar lebih dari sisa anggaran Rp 632 miliar.

Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang anggaran yang dipangkas sebesar Rp 50 miliar dari sisa anggaran yang tersedia Rp 304 miliar. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan dipangkas Rp 59 Miliar dari sisa anggaran Rp 354 miliar.

Baca Juga :  Pelaku Wisata Diminta Saling Mengingatkan Terkait Protokol Kesehatan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pemprov Sulsel Andi Darmawan Bintang mengatakan refocusing dilakukan atas Instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Pada saat mengajukan persetujuan lakukan pengesahan APBD perubahan di Kemendagri ada beberapa catatan terkait usulan itu dikemukan kemendgari terkait usulan itu, bahwa pertama kita punya proyeksi dana bagi hasil terlalu tinggi yang kedua dana bagai hasil ketiga terkait perjalanan dinas itu diminta lakukan kajian,” ucapnya.

Menurutnya, Kemendagri menilai ada beberapa hal yang diajukan di APBD Perubahan tidak memungkinkan dilaksanakan mengigat sisa waktu yang hanya tersisa beberapa bulan atau akhir tahun 2021.

Baca Juga :  Ruas Batas Gowa-Tondong Sinjai Longsor, Plt Gubernur : PUTR Segera Selesaikan

“Mengingat bahwa pada masa saat ini ada beberapa hal yg mungkin ada kita targetkan tidak tercapai, Kita lakukan beberapa evaluasi dan harap ada informasi mungkin belum disampaikan secara langsung Kemendagri yang bisa dilakukan evalausi kembali sehingga apa yang disampaikan bisa di diskusikan,” ujarnya.

Andi Khaerul