Realisasi APBD 2021 Pemprov 46,96 Persen, Ini Penjelasan Bappelitbangda Sulsel

Rapat Evaluasi dan Pengendalian Triwulan Ke-tiga (BERITA.NEWS)

BERITA.NEWS, Makassar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel merilis realisasi serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 hingga triwulan ketiga atau Januari – September. Senin (25/10/2021).

Catatan Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbangda) Pemprov Sulsel, serapan anggaran hingga triwulan ketiga hanya sebesar 46,94 persen atau Rp 5,870 Triliun. Belum mencapai setengah APBD 2021.

Data Bappelitbangda Pemprov Sulsel sebanyak Rp 12,502 Triliun. Nilai itu sudah termasuk Anggaran yang melekat dari Pemerintah Pusat di Organsiasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Stadion di Dispora dan Dana Bos di Disdik.

Kepala Bappelitbangda Sulsel Andi Darmawan Bintang mengatakan realisasi Triwulan ke-tiga Pemprov sudah cukup baik. Hanya saja, karena ada anggaran yang masih melekat dari APBN di OPD. Sehingga, serapannya tercatat rendah.

Baca Juga :  Pemprov Sulsel Raih Penghargaan Daerah Terbaik Economic Recovery di Indonesia Award 2021

“Jadi kalau kita lihat progres sampai Triwulan ketiga ini sebenarnya sudah baik hanya karena beberapa persoalan yang kita lihat kemarin seperti tadi misalnya ada Anggaran yang melekat terutama didalam kegiatan APBD. Misalnya Stadion Mattoanging ada dana pusat atau bos yang melekat di tempat kita sehingga capaian itu rendah,” ucapnya.

Darmawan menjelaskan jika hanya melihat serapan APBD Pemprov 2021 sebesar Rp 10 Triliun lebih. Maka Triwulan Ke-tiga ini serapan anggaran bisa mencapai 60-70 persen.

“Namun setelah kita lihat dari rata-rata setelah di cabut itu yang Rp 2 triliun kita sudah berada di 60-70 persen dan itu menunjukkan kinerja kita sudah bagus,” jelasnya usai pertemuan Rapat Evaluasi dan Pengendalian Triwulan Ke-tiga.

Baca Juga :  Bupati Bantaeng Kembali Terima Penghargaan Bidang Kesehatan

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPBN) Sulsel Syaeful menilai rendahnya serapan anggaran tahun ini, merupakan kejadian yang berulang dari tahun ke tahun. Tidak ada pembelajaran dan pembenahan yang dilakukan dari tahun sebelumnya.

”Memang kalau kita dalami kalau dilihat seolah-olah kita tidak belajar dengan kondisi yang ada tahun lalu misalnya soal penunjukan pejabat pengelola keuangan tahun ini muncul lagi itu. Tahun lalu terlambat menetapkan DIPA tahun ini muncul lagi harusnya kan yang begini ini gak ada,” tegasnya.

Andi Khaerul