Kemendagri Dorong Luwu Jadi Barometer Penerapan SIPD di Sulsel

Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu, Andi Ahkam Basmin, saat Bimtek Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tentang penatausahaan keuangan daerah di Aerotel Smile, Jumat (15/10/2021).

BERITA.NEWS, Luwu – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Kabupaten Luwu mampu menjadi barometer Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tentang penatausahaan keuangan daerah di Sulsel.

Menurut Horas Maurits Panjaitan selaku Direktur Pelaksan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Luwu mampu mewujudkan hal tersebut melihat tingkat kemampuan para peserta Diklat SIPD selama tiga hari di Makassar.

“Saya mendorong dan berharap Kabupaten Luwu bisa menjadi contoh dan barometer sehingga daerah lain bisa datang ke Luwu belajar penerapan SIPD,” ujarnya.

Selama beberapa hari Kemendagri memberikan materi dalam Bimtek SIPD di Makassar, dirinya melihat antusiasme pada peserta.

Horas Maurits Panjaitan menyampaikan apresiasi atas semangat dan antusias para peserta dan dukungan Bupati Luwu dan kepala BKPSDM.

“Kami paham SIPD ini banyak masih perdebatan di berbagai kalangan. Namun perlu kami sampaikan SIPD ini kedepan menjadi hal yang wajib sesuai amanat pasal 391 UU 23 tahun 2014,” ujarnya.

“Bahwa informasi perencanaan pembangunan daerah dikelolah dalam suatu sistem informasi pemerintah daerah,” lanjutnya.

Menurut Horas Maurits Panjaitan, SIPD ini adalah sistem yang terintegrasi yang tergabung. Sehingga dengan adanya regulasi tentang pemerintah daerah bahwa akan dikelolah dengan satu sistem.

Baca Juga :  Sesuai Perintah Bupati, Disperkim Luwu Akan Perbaiki Asrama Mahasiswa di Makassar

“Sehingga suka tidak suka, kita tidak bisa mengelak, 2021 harus dilaksankan dan 2022 sudah secara full,” penekanannya.

SIPD menurutnya bisa menjadi satu sistem yang terhubung dari daerah ke pusat dalam rangka mempercepat kemudahan satu sistem satu data, satu sistem laporan keuangan nasional.

“Untuk menggabungkan format lama yang beda-beda dari satu daerah dan daerah lain tentu tidak bisa sehingga lahirlah SIPD yang memiliki standar nasional dan digunakan secara seragam dan sama yang digunakan oleh seluruh daerah,” jelasnya.

Harapan pemerintah pusat, dengan SIPD penggunaan kertas juga bisa diurangi sehingga sistem aplikasi ini tentu akan menghemat banyak anggaran.

“Di sisi lain, anggaran penghematan ini bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan ASN,” kuncinya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Luwu, H. Basmin Mattayang, berkesempatan membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tentang penatausahaan keuangan daerah pada Jumat (15/10) lalu.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu, Andi Ahkam Basmin, dalam kesempatan yang sama melaporkan tentang Bimtek SIPD yang dilangsungkan selama dua hari ini.

Baca Juga :  Kunjungi Asrama Luwu di Makassar, Ini Pesan Bupati Basmin Mattayang

“Tentang percepatan Implementasi sistem infomasi pemerintah daerah, maka SIPD menjadi suatu “benda” yang mau tidak mau, suka tidak suka harus dikenali dan diakrabi oleh segenap unsur OPD,” ujarnya.

“Karena SIPD itu sendiri memiliki tujuan untuk memfasilitasi seluruh proses perencanaan, transaksi keuangan, hingga pelaporan keuangan seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” lanjutnya.

Ahkam menambahkann, tujuan sesungguhnya yang ingin dicapai dengan adanya SIPD itu sesungguhnya untuk memudahkan menyatukan data perencanaan, keuangan, dan pelaporan seluruh daerah di Indonesia.

Menggunakan template yang sama untuk perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dan melakukan inovasi pemanfataan elektronifnkasi transaksi untuk seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui Bank Pemerintah Daerah dan Bank Negara.

  • Muh Asri