RKA-P Biro Umun Rp 177 Miliar, Paling Besar Biayai Gaji, Tunjangan, TPP Hingga SPPD

Kepala Biro Umum Setda Pemprov Sulsel Idham Kadir (BERITA.NEWS/Andi Khaerul)

BERITA.NEWS, Makassar– Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2021 pada Biro Umum Setda Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terbilang besar dan cukup fantastis. Tercatat ada Rp 177 Miliar lebih. Kamis (16/9/2021).

Kepala Biro Umum Setda Sulsel, Idham Kadir mengakui RKA-P Tahun 2021 senilai Rp 177 Miliar lebih itu mencakup beberapa hal, seperti pembiayaan tunjangan pegawai, perlengkapan kantor.

Idham merincikan beberapa item yang termasuk dalam RKA-P 2021 pada Biro Umum. Diantaranya administrasi keuangan perangkat daerah berupa gaji dan tunjangan serta TPP untuk 501 pegawai setda sebesar Rp 87 Miliar.

Selanjutnya, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah berupa penata usahaan barang milik daerah senilai Rp 193 Juta; administrasi umum perangkat daerah berupa peralatan perlengkapan kantor, penerimaan tamu dan SPPD sebesar Rp 34 Miliar.

Baca Juga :  Plt Gubernur Sulsel Keluarkan Surat Edaran Terbaru Penetapan PPKM

“Anggaran administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah berupa gaji tunjangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar Rp 6 Miliar; sementara fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah berupa kerumahtanggaan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan setda sebesar Rp 12 Miliar,” bebernya.

Selain itu, untuk perbaikan dan fasilitas Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Provinsi (Sekprov) teralokasikan sebesar Rp 12 Miliar dari Rp 177 Miliar RKA-P 2021 Biro Umum.

“Anggaran fasilitasi kerumahtanggaan itu pun juga sudah mengalami penurunan dari anggaran pokok sekitar Rp 2 Miliar. Dimana anggaran awalnya Rp 15 Miliar menjadi sekitar Rp 12 Miliar,” pungkasnya.

Baca Juga :  Andalan Sulsel Peduli Bersama Siswa dan Guru di Pinrang Bantu Korban Puting Beliung

“Mengenai pemberitaan anggaran untuk membiayai kebutuhan dan pemeliharaan tiga rumah jabatan (rujab) yaitu Rujab Gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah provinsi (Sekprov) yang nilainya Rp 177 Miliar itu tidak benar. Anggaran itu keseluruhan dari RKA-P 2021 di Biro Umum, jadi bukan hanya untuk Rumah Jabatan,” tambahnya.

Andi Khaerul