Sekda Buka Sosialisasi Pergub Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan WBS

Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani

BERITA.NEWS, Makassar– Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani membuka secara resmi Rapat Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan Whistle Blower System (WBS), di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (22/7/2021).

Abdul Hayat menyampaikan Pergub tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.

Salah satu fokus dan sasaran pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah Pengawalan Reformasi Birokrasi terhadap Perangkat Daerah dalam membangun Sub Area Penguatan Pengawasan, diantaranya adalah penanganan benturan kepentinganpenanganan laporan pengaduan (Whistle Blower System).

Pergub tersebut sebagai kerangka acuan bagi perangkat daerah menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, menegakkan integritas dan mengatasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja penyelenggara demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, adil, transparan, efektif, dan efisien.

Baca Juga :  Didamping Dokter dan Perawat Ahli, FIT Sulsel Diisi 57 Pasien OTG Covid-19

Olehnya itu, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dan melaksanakan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.

“Whistle Blower System (WBS) adalah pengendalian/pengawasan internal untuk mencegah tindak pidana korupsi dengan tujuan memperkuat penerapan praktik good governance. Adapun aplikasi telah dibangun Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat diakses pada www.wbs.sulselprov.go.id namun masih membutuhkan pengembangan dan sosialisasi lebih lanjut,” ujarnya.

Baca Juga :  Abdul Hayat Pimpin Rapat Tindak Lanjut Pokja Percepatan Perhutanan Sosial

Manfaat dari Whistle Blower System (WBS) tersebut menjadi Media Informasi bagi APIP dalam deteksi dini (early warning system) dan langkah preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Hadir dalam rapat virtual zoom meeting ini, Plt Inspektorat Sulsel, Kepala BKAD, Kepala BPBD Sulsel, Plt Bappelitbangda, dan turut mendampingi Sekdaprov Sulsel, Plt Kepala Biro Adpim, Plt Kepala Biro Barang dan Jasa, Plt Kadis DP3A.

Andi Khaerul