Panpel Kecewa, Dialog Publik Soal Polemik Tahura Tak Dihadiri Pemkab Sinjai

BERITA.NEWS, Sinjai – Aliansi Tahura Menggugat (ATM) menggelar dialog publik yang dikemas dalam kegiatan Suara Alam ke-4 dengan Tema “Selamatkan Rimba Terakhir Loppobattang-Bawakaraeng”. Dialog berlangsung di salah satu cafe di bilangan kota Sinjai, Senin (12/7/2021) malam.

Dialog publik tersebut membahas polemik pembangunan Bumi Perkemahan dan Track Sepeda di Taman Hutan Raya (Tahura) Abdul Latief di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.

Hadir sebagai narasumber yakni Juru Bicara Aliansi Tahura Menggugat (Jubir ATM) Afandi, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel Muhammad Al Amin, moderator dari Mongabay Indonesia Wahyu Chandra.

Selain itu, panitia juga mengundang pihak pemerintah daerah namun tidak ada yang hadir, yakni Bupati Sinjai, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

Panitia Pelaksana Akmal Maulana mengungkapkan kegiatan Dialog Publik ini digelar dengan tujuan bagaimana agar polemik Tahura ini dapat menemukan titik terang dan pokok persoalan dari 2 paket proyek yang dianggap tidak layak ada di Tahura itu.

Baca Juga :  PPKM Berakhir Hari Ini, Ganjar: Kita Tunggu Pemerintah Pusat

“Kami berusaha menghadirkan kedua pihak antara yang pro dan kontra untuk saling berdialog atau berdiskusi dan tentunya forum ini kami buat karena sebelumnya pihak pemerintah daerah meminta kepada kami di ATM untuk duduk bersama dan membahas persoalan tersebut,” ungkapnya.

Namun sangat disayangkan, kata Uro sapaan Akmal Maulana karena pihak pemerintah daerah yang telah diundang secara resmi tidak ada satupun yang hadir.

“Sangat disayangkan dan kami merasa kecewa kepada mereka, sebenarnya ada apa sehingga mereka itu tidak ada yang mau hadir, padahal tujuan dialog ini baik,” ujarnya.

Uro menilai dengan ketidakhadiran dari pihak pemerintah daerah secara tidak langsung mereka tidak ingin mendiskusikan polemik Tahura ini.

“Dengan tidak hadirnya pemangku kebijakan, maka secara tidak langsung bahwa mereka tidak ingin mendiskusikan dan duduk bersama-sama terkait polemik yang terjadi di Tahura Abdul Latief Sinjai,” sambunganya.

Jubir ATM, Afandi dalam pemaparan materinya menilai bahwa ada kekeliruan Pemkab memaknai ekowisata di areal konservasi sehingga menurutnya pembangunan Bumi Perkemahan dan Track Sepeda di Tahura sudah sesuai prosedur.

Baca Juga :  642 Orang Ikuti Vaksinasi Tahap II di Makodim 1405 Parepare

“Tahura Ma’ra merupakan rimba terakhir di kawasan Selatan Sulawesi Selatan yang mesti kita jaga kelestariannya, bukan dengan cara memporak-porandakan hutan dengan cara merusak pohon demi pembangunan Buper dan Track Sepeda,” ungkapnya.

Sementara dari Direktur Walhi Sulsel Muhammad Al Amin mengajak untuk bersama-sama selamatkan rimba terakhir Lompobattang-Bawakaraeng dengan senantiasa memperhatikan pembangunan yang akan dilaksanakan pada kawasan tersebut dengan memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai indikator perencanaan.

“Kami dari Walhi Sulsel meminta kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati Sinjai dan DLHK untuk menanami kembali pohon area yang sudah ditebang,” imbuhnya.

  • Sulfikar