Soal Pergeseran Pejabat Eselon II, BKD Sulsel: Dua atau Tiga Minggu Kedepan

Kepala BKD Sulsel Imran Jausi (BERITA.NEWS/Andi Khaerul)

BERITA.NEWS, Makassar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mulai mempersiapkan jobfit untuk melakukan mutasi atau pergeseran jabatan struktural pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

Kepal BKD Sulsel Imran Jausi mengatakan usulan Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk melakukan Jobfit jabatan pimpinan tinggi pratama telah disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Persiapan administrasi mulai dilakukan.

Lebih lanjut, Imran mengatakan dalam jobfit tersebut, ada beberapa tahapan yang musti dilalui di masa Plt Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Izin Kemendagri sudah dikantongi, nantinya akan bersurat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pengajuan nama Panitia Seleksi (Pansel) jobfit.

“(Dimulai Bulan 7?) Jelas sudah mulai. BKD kan persiapkan administrasi persuratan pelaksanaan jobfit. Penetapan Pansel sudah siap semua itu,” ucapnya.

Baca Juga :  Kabar Duka, Kepala Dinas TPHbun Sulsel Meninggal Dunia

Imran mengatakan, pekan ini pihaknya akan mengirim nama-nama Pansel jobfit ke KASN. Setelah itu, dilakukan jobfit. Nama-nama yang masuk catatan kemudian dikirim lagi ke Kementerian Dalam Negeri untuk izin pelantikan.

“Satu minggu ini kan baru dikirim ke KASN lepas dari itu baru bisa dilaksanakan jobfit 3 hari setelah itu dikirim lagi ke KASN untuk pelaporan hasil. Kalau selesai dikirim ke Kemendagri untuk pelantikan, dua Minggu lah,” jelasnya.

“Dua, Tiga Minggu. Ini sementara berproses di perkirakan bulan Juli” tambahnya.

Berikut 13 Jabatan Kepala OPD saat ini diisi oleh Plt akan diisi pejabat defenitif melalui Jobfit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP):

Baca Juga :  Viral Kakek Safaruddin Kayuh Sepeda 15 Km Ikuti Vaksinasi, Plt Gubernur Sulsel Berikan Hadiah Motor

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)
2. Inspektorat
3. Dinas Sosial (Dinsos)
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
5. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
6. Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK)
7. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH)
8. Biro Administasi Pimpinan (Adpim)
9. Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
10. Biro Hukum dan HAM (Kum-HAM)
11. Biro Pemerintahan
12. Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas)
13. Dirut RSU Haji.

  • Andi Khaerul