DPRD Kaltara Teken MoU, Minta UPA Jadi Tim Konseling Pengelolaan Keuangan Negara

DPRD Kaltara Andi Hamzah Teken MoU bersama Rektor UPA Bastian Lubis (BERITA.NEWS/Andi Khaerul)

BERITA.NEWS,Makassar- DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) minta Universitas Patria Artha (UPA) menjadi tim konseling atau menata pengelolaan keuangan negara di sekretariat dewan (sekwan).

Hal itu ditandai, dengan kedua pihak DPRD Kaltara dihadiri Wakil Ketua 1 Andi Hamzah dan Rektor UPA Bastian Lubis lakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Nota Kesepahaman di Kampus UPA. Kamis (24/6/2021).

Wakil Ketua 1 DPRD Kaltara Andi Hamzah mengatakan MoU tersebut merupakan yang pertama kali sejak Provinsi termuda itu berdiri 7 tahun lalu bersama lembaga atau Universitas.

“Ini lahir karena adanya rekomendasi dari bapak Gubernur kami. Tapi tidak serta merta kami terima. Siapa sih Patria Artha. Setelah mendengar rekomendasi maka lahirlah kesimpulan kami di legislatif sudah pas lah, Patria Artha jadikan konsultan kita bawa kaltara jadi maju,” ucapnya.

Baca Juga :  Dinsos DKI: 99.763 KK Masih Belum Dapat Bansos Beras

Andi Hamzah mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pembahasan dan perubahan tata tertib dewan. Sehingga diharapkan ada masukan tim UPA untuk perbaikan kinerja DPRD Kaltara.

“Secepatnya karena dalam waktu dekat ini kami akan memulai perubahan tata tertib jadi Nanti kami konseling masukan dari Patria Artha kami anggap lengkap tim nya,” ujarnya.

“(Kawal Penggunaan APBD ?) Iya, kedepan pembahasan nya kan di legislatif. Kita nanti minta konseling di Patria Artha. Kalau Pemprov kan sudah tinggal legislatif nya. Kita penandatanganan MoU itu. Konsep kerjasama nya akan dibahas lebih lanjut di sekretariat dewan,” jelasnya.

Sementara itu, Rektor UPA Bastian Lubis mengatakan tugas pertama yang akan dilakukan yakni mendampingi tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Provinsi Kaltara yang dinilai sangat strategis.

Baca Juga :  Satpol-PP Jakarta Barat Sidak 156 Perusahaan Selama PPKM

“Dalam hal nanti kita asistensi pengawalan perda-perda kajian akademik nya. Kedua, kontroling membaca laporan keuangan pertanggungjawaban permintaan waktu APBD mau diketok itukan teman-teman dewan asistensi,” kata Peneliti Senior Pusat Kajian Anti Korupsi UPA tersebut.

“Budgeting juga APBD harusnya teman dewan lebih canggih membaca laporan pertanggungjawaban dari pada OPD, ataupun pemerintah daerah. Profesional Anggota dewan dengan adanya Diklat sertifikasi pembacaan laporan sudah diakui oleh negara. Disitu ada nilai tambah Sehingga dalam mengawal pemerintah itu lebih terarah,” tuturnya.

Andi Khaerul