BPK Temukan Kas Tekor Rp 1,9 Miliar di 3 OPD, Andi Sudirman Siapkan Sanksi Tegas

Plt Gubernur Andi Sudirman saat terima Hasil Pemeriksaan dari BPK RI (Dok)

BERITA.NEWS,Makassar- Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bakal memberikan sanksi tegas kepada tiga Organisasi Perangkap Daerah (OPD) yang disebut BPK tidak memberikan laporan lengkap terhadap penggunaan anggaran. Selasa (1/6/2021).

Tiga OPD yang disebut BPK RI yakni, Sekretariat Dewan (Setwan), Badan Penghubung, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PU TR) terjadi kekurangan anggaran atau tekor sebanyak Rp 1,9 Miliar per 31 Desember 2020 lalu.

Sehingga, BPK RI memberikan predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) BPK-RI Perwakilan Sulsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel Tahun Anggaran 2020.

“Catatan dari BPK ini akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut untuk OPD terkait,” tegasnya.

Baca Juga :  10 Pemda di Sulsel Masuk 99 Top Inovasi Layanan Publik, Plt Gubernur: Kita Bangga

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan ini atas rekomendasi dari Inspektorat. Olehnya itu, kejadian itu diharap agar tidak berulang tahun ini. Ia juga akan bentuk tim kerja yang lebih baik dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan sistem pemerintahan.

“Kami butuh penguatan tim TAPD serta OPD. Tindak lanjut dalam 60 hari akan ditegasi untuk selesaikan dan jika ditemukan pelanggaran akan mengacu pada rekomendasi. Sanksi akan diberikan sesuai rekomendasi inspektorat,” ujarnya.

“Ini juga menjadi warning untuk semua OPD. Sebagai pejabat negara, harus hati-hati. Setiap rupiah yang masuk ataupun yang keluar harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya untuk orang banyak,” pungkasnya

Diberitakan sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel Wahyu Priyono mengaku ada laporan kekurangan kas tekor per Desember 2020 lalu di tiga OPD, hanya saja laporkan tidak sesuai yang pihaknya terima.

Baca Juga :  Terjadi Lonjakan Kasus Covid, Plt Gubernur Sulsel Ingatkan Disiplin Prokes dan Jaga Imun

“Artinya tidak menunjukkan keadaan sebenarnya. Seharusnya masih ada saldo kas tapi uangnya sudah tidak ada. Gak tau digunakan kemana, itu ada di Sekretariat Dewan, Badan Penghubung dan Dinas PU totalnya ketiga OPD ada kekurangan kas tekor Rp 1,9 Miliar,” ucapnya.

 

Andi Khaerul