Kasus Covid-19 Meningkat, Kudus Terima Bantuan 10.000 APD

Bupati Kudus HM Hartopo menerima bantuan APD berupa 10.000 unit baju hazmat di pendapa kabupaten, Sabtu (29/5/2021).

BERITA.NEWS, Kudus – Meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, membuat kebutuhan akan alat pelindung diri (APD) juga bertambah, terutama baju hazmat.

Hal itu diakui oleh Bupati Kudus HM Hartopo saat menerima bantuan APD berupa 10.000 unit baju hazmat secara simbolis dari Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan jajaran DPD Partai Nasdem Kudus di pendapa kabupaten, Sabtu (29/5/2021).

Menurut bupati, bantuan ini sangat tepat, mengingat kebutuhan hazmat semakin meningkat bagi tenaga kesehatan.

“Tentunya saya atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian Bu Lestari (Wakil Ketua MPR RI), karena memang tenaga kesehatan butuh banyak (APD) untuk menanggulangi dan menghentikan penyebaran Covid-19,” katanya.

Bupati menjelaskan, persediaan hazmat setiap harinya kian menipis setelah adanya lonjakan kasus Covid-19.

Pihaknya berharap, bantuan tersebut dapat membantu perjuangan menekan laju penyebaran Covid-19 di Kudus. Utamanya, sebagai dukungan tambahan kepada tenaga kesehatan yang merupakan ujung tombak melawan pandemi.

“Setelah ada lonjakan kasus, kebutuhan APD sangat menipis. Setiap hari otomatis pemakaian APD sangat banyak dan sekali buang. Dengan adanya bantuan, alhamdulillah semoga bermanfaat bagi para tenaga kesehatan,” tambahnya.

Langgar Prokes, Acara Hajatan Dibubarkan Satgas

Sementara itu, meningkatnya kasus corona di Kudus, membuat Tim Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 mengambil langkah tegas kepada pihak-pihak yang dinilai melanggar protokol kesehatan (prokes).

Baca Juga :  Jelang Hari Bhayangkara ke-75, Personil Polsek Palakka Polres Bone Perindah Halaman Kantor

Seperti yang dilakukan Tim Satgas Covid-19 Kecamatan Jekulo, Kudus, telah membubarkan sejumlah acara hajatan resepsi pernikahan karena dinilai melanggar prokes.

Sedikitnya, sudah ada tiga acara hajatan yang terpaksa dibubarkan karena melanggar.

Kapolsek Jekulo AKP Supartono menjelaskan, pelanggaran yang terjadi mulai dari tamu yang diundang melebihi kapasitas hingga penyelenggara hajatan juga menyediakan hidangan untuk makan di tempat.

“Pelanggaran yang terjadi, mulai dari tamu yang diundang melebihi kapasitas, penyelenggara hajatan juga menyediakan hidangan untuk makan di tempat,” ujar Kapolsek, Minggu (30/5/2021).

Pembubaran acara tersebut, melibatkan jajaran TNI dan trantib Kecamatan Jekulo. Mereka mendatangi lokasi hajatan setelah menerima laporan dari warga bahwa ada hajatan yang melanggar prokes.

Di lokasi hajatan, tim satgas menemukan ada tamu undangan tidak memakai masker dan panitia hajatan juga menyediakan meja dan kursi hingga hidangan makan di tempat.

Satgas menemukan para tamu undangan duduk dan hidangan dimakan di tempat serta tanpa jarak.

Padahal, seharusnya tamu undangan yang datang tanpa duduk serta makanan dibawa pulang.

Kepada warga setempat, tim satgas juga mengingatkan agar tidak menggelar hajatan tanpa menerapkan prokes. “Satgas tidak segan-segan membubarkan hajatan apabila ditemukan melanggar prokes,” tegasnya.

Masyarakat juga diminta untuk selalu mematuhi prokes. Di antaranya, wajib menggunakan masker, selalu rajin mencuci tangan dan menghindari kerumunan, untuk menekan penyebaran virus corona.

Seperti diwartakan BERITA.NEWS sebelumnya, berbagai cara dilakukan untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Salah satunya, konsep makan di tempat saat hajatan tak lagi dibolehkan.

Baca Juga :  Cegah Covid-19 Bagi Atlet PON Sulsel, Ini Perintah Plt Gubernur

Jika masyarakat masih membandel, pemerintah kabupaten akan menerapkan aturan lebih ketat.

Hal itu ditegaskan Bupati Kudus HM Hartopo saat memimpin rapat penanganan lonjakan Covid-19 di Kudus, di pendapa kabupaten setempat, Jumat (28/5/2021).

Bupati menginstruksikan, makan di tempat pada hajatan bisa diganti dengan hampers atau berkat.

Menurutnya, kalau masih banyak pelanggaran yang terjadi, pihaknya berencana hanya akan mengizinkan akad nikah tanpa hajatan, seperti awal pandemi 2020 lalu.

Dalam hal ini, Forkopimcam diminta memaksimalkan program Jogo Tonggo untuk memantau dan melaporkan adanya pelanggaran dalam hajatan. Jika masih ada yang melanggar, dipersilahkan untuk langsung ditindak.

Bupati pun minta Forkopimcam tegas dalam memberikan izin hajatan. Bahkan, ditegaskan agar tidak segan-segan menindak bila ada pelanggaran.

“Forkopimcam harus tegas dalam perizinan hajatan. Tidak boleh makan di tempat, baik yang digelar di rumah maupun di gedung. Kalau ada yang melanggar silakan ditindak. Ini dilakukan untuk menekan kasus Covid-19 sampai nanti tren kasus di Kudus menurun,” tegasnya.

  • Yon